Menkeu Sebut Pengenaan Pajak Karbon Perlu, Tapi Pemerintah Butuh Waktu untuk Mengkalibrasinya

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dalam upaya untuk menekan emisi dan mencegah perubahan iklim, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut pengenaan pajak karbon diperlukan. Namun, ia mengaku saat ini Pemerintah masih butuh waktu untuk mematangkan rencana implementasi tersebut.

Kebijakan dari pajak karbon telah diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2021, tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Namun, Sri Mulyani mengatakan, implementasinya perlu dilakukan secara hati-hati, terutama di tengah ancaman krisis pangan dan energi global.

Baca Juga: Tenang! Tidak Seluruh Masyarakat Wajib Bayar Pajak karena Penerapan NIK

"Rencana ini perlu terus dikalibrasi, mengingat masih rentan dan rapuhnya pemulihan ekonomi kita, terutama akibat pandemi dan sekarang dilanda krisis pangan dan energi," kata Sri Mulyani dalam HSBC Summit 2022: Powering the Transition to Net Zero, dipantau secara daring, Rabu (14/9/2022).

Adapun, alasan memasukkannya pajak karbon dalam UU HPP oleh Pemerintah, ialah sebagai bagian dari paket kebijakan komprehensif untuk memitigasi perubahan iklim. Kebijakan itu diharapkan mampu mengubah perilaku konsumsi energi masyarakat menjadi lebih ramah lingkungan.

Lebih lanjut, ia menyebut saat ini Pemerintah telah menerbitkan Perpres 98 tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk mencapai target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional.

Baca Juga: Pajak Karbon Kembali Ditunda, Seberapa Mendesakkah untuk Diterapkan?

Tak hanya itu, skema perdagangan karbon juga bakal diterapkan agar dampaknya pada penurunan emisi semakin besar.

"Kebijakan pajak karbon bukan hanya satu instrumen yang berdiri sendiri, (melainkan) ini paket kebijakan kmprehensif untuk menurunkan emisi yang akan mendorong transisi dan ekonomi berkelanjutan," pungkasnya.