Pemerintah Beri Bantuan Antisipasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Ekonom: Tidak Cukup

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Kebijakannya Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Natan Kacaribu mengatakan, besarnya kemungkinan kenaikan dari subsidi dan kompensasi energi membuat pemerintah mengevaluasi kebijakan yang ada.

Hal tersebut dilakukan lantaran lebih dari 70 persen subsidi yang disalurkan dinikmati oleh kelompok yang bukan menjadi sasaran utama pemerintah.

"Besarnya kemungkinan dari kenaikan dari subsidi dan kompensasi energi ini menjadi terlalu besar dan setelah kita evaluasi ini semakin tidak tepat sasaran karena lebih dari 70 persen yang menikmati subsidi dan kompensasi energi adalah mereka kelompok mampu dengan kata lain yang memiliki kendaraan yang sebenarnya bukan sasaran dari subsidi ini," ujar Febrio dalam webinar, Selasa (6/9/2022).

Dengan begitu, pemerintah merelokasi atau mengalihkan sebagian dari subsidi tersebut yang sudah jelas tidak tepat sasaran dan lebih berkeadilan.

"Makanya diambil keputusan untuk mengalihkan dan saat ini kita sudah mengalihkan Rp24,17 triliun untuk program besar yang pertama adalah untuk Bantuan Langsung Tunai," ujarnya. 

Febrio melanjutkan, program lainnya adalah bantuan subsidi upah untuk tenaga kerja yang penghasilannya di bawah Rp3,5 juta.

"Tetapi intinya ini terutama untuk memastikan bahwa subsidi dan kompensasi energi itu semakin kita buat sesuai dengan sasaranya," tutupnya.