Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ringankan Beban Masyarakat Akibat BBM Naik, Khofifah Bebaskan Pajak Mikrolet Hingga Ojek Online

Ringankan Beban Masyarakat Akibat BBM Naik, Khofifah Bebaskan Pajak Mikrolet Hingga Ojek Online Kredit Foto: Antara/Moch Asim
Warta Ekonomi, Jakarta -

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membebaskan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk angkutan umum orang jenis mikrolet dan ojek online dalam upaya menekan laju inflasi di wilayah setempat.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk seluruh angkutan umum orang jenis mikrolet dan ojek online plat Jawa Timur yang jatuh tempo mulai 19 September hingga 31 Desember 2022.

Untuk mendapatkan insentif pajak nol rupiah tersebut, wajib pajak dapat mendaftarkan kendaraannya di KB Samsat setempat,  mulai hari ini tanggal 19 September hingga 15 Desember.

Khofifah berharap kebijakan ini dapat memberikan  multiplier effect terhadap kondisi ekonomi saat ini. Khususnya dampak kenaikan BBM yang diyakini mempengaruhi laju inflasi di Jatim.

"Dalam kondisi ekonomi seperti ini, pemerintah akan selalu hadir untuk meringankan beban rakyat," Kata Khofifah.

Ia mengatakan sektor transportasi menjadi salah satu yang sangat terdampak dari penyesuaian harga BBM ini. Karena dengan kenaikan biaya transportasi ini pula, terjadilah kenaikan harga barang termasuk kebutuhan pangan.

"Pemerintah terus mengupayakan berbagai format intervensi  agar beban masyarakat dapat terus diminimalisir. Baik melalui bantuan langsung tunai maupun insentif pajak kendaraan yang diluncurkan Pemprov Jatim," ujar dia.

Khofifah menjelaskan setidaknya terdapat 7.921 angkutan umum jenis mikrolet dan 24.192 ojek online akan menikmati kebijakan insentif. Dengan adanya insentif tersebut, dampaknya terhadap pemerintah adalah berkurangnya potensi pajak yang diprediksi mencapai Rp 9,5 miliar.

Baca Juga: Khofifah Siapkan Aturan Pengunaan Kendaraan Listrik

Sementara itu, program pemutihan yang telah dilaksanakan sejak April hingga 30 September ini juga akan tetap berjalan hingga 15 Desember mendatang. Pemutihan ini meliputi pembebasan sanksi administratif PKB dan bebas Bea Balik Nama kedua dan seterusnya.

"Pemutihan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada keringanan beban wajib pajak melain juga mendorong gairah wajib pajak kendaraan di Jatim, termasuk memacu registrasi kendaraan luar provinsi yang ada di Jatim," pungkas orang nomor satu di Jatim tersebut.

Baca Juga: PAN Jateng Dukung Pencapresan Ganjar Pranowo, Pengamat: Bisa Dapat Tiket Capres KIB

Baca Juga: Lihat Anies Pakai Private Jet, Ferdinand Hutahean: Dia Salah Satu Oligarki Migas?

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Boyke P. Siregar

Advertisement

Bagikan Artikel: