Mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah Kaya Tambang

Ketahanan pangan telah menjadi isu sentral dalam kerangka pembangunan nasional maupun daerah, isu ketahanan pangan merupakan salah satu fokus kebijakan yang yang sangat strategis. Peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan karena merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia sehingga pangan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi seperti penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, peluang perdagangan, peningkatan kesehatan masyarakat serta stabilitas keamanan.

Perpres No. 66 tahun 2021 tentang pembentukan Badan Pangan Nasional menunjukkan pentingnya penanganan masalah ketahanan pangan baik skala nasional ataupun daerah. Saat ini, pengendalian pangan oleh Badan Pangan Nasional masih 9 komoditas, yaitu beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai. Untuk kesembilan komoditas tersebut, Kabupaten Bangka Tegah masih mendatangkan dari daerah lain.

Baca Juga: Dampak Penutupan PT Koba Tin terhadap Kabupaten Bangka Tengah

Aspek ketahanan pangan secara umum memasukkan empat komponen utama: ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan, dan stabilitas. Agar kondisi ketahanan pangan ada, idealnya semua komponen ini harus tersedia secara memadai. Di Bangka Tengah keempat aspek ketahanan pangan tersebut memang sudah terpenuhi, tetapi masih menjadi "agak rentan" karena belum sepenuhnya dihasilkan sendiri sehingga masih perlu pasokan dari daerah lain.

Sumber: Badan Pangan Nasional, data diolah

Menurut Badan Pangan Nasional sesuai data final tahun 2020, peta ketahanan pangan dan kerawanan pangan 2021, kerentanan berdasarkan IKP Komposit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk kategori sangat tahan zona "hijau"; Pulau Belitung kategori tahan di zona "hijau muda"; tetapi hanya Kabupaten Bangka Tengah termasuk dalam kategori "agak rentan" berada di zona "merah muda" sama dengan daerah beberapa daerah di Kalimantan dan wilayah timur Indonesia seperti maluku dan papua.

Dari seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia, sebesar 14% atau sebanyak 74 Kabupaten/kota masuk kategori rawan pangan. Penyebab utama kerentanan pangan antara lain Neraca Pangan Daerah defisit dan Persentase penduduk miskin tinggi. Selain itu, juga kualitas konsumsi pangan penduduk di daerah agak rentan dan daerah rentan pangan belum beragam, dan bergizi seimbang. Masih tingginya konsumsi padi–padian, minyak dan lemak serta kurangnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, sayuran dan buah karena harga yang tinggi dan kurngnya ketersediaan barang. Diperlukan jaminan dan dukungan kebijakan baik pemerintah pusat dan daerah untuk  meningkatkan produksi lokal di daerah.