SBY Pegang Kendali Ubah PT Jadi 20%, Sekarang Keteteran Suara Demokrat Gak Nyampe

Sebelum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat, persentase Presidential threshold (PT) adalah 15% namun dinaikan atau diubah setelah SBY menjabat pada tahun 2014 dengan persentase 20%.

Sebagai info, PT ini adalah satu syarat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Syarat ini harus dipenuhi oleh partai yang mengusung calon-calon tersebut.

Mengacu pada konsepnya, partai politik (parpol) atau gabungan parpol, wajib memiliki syarat minimal perolehan suara atau persentase kursi di DPR, agar bisa mengajukan capres/cawapres untuk pemilu.

Menurut Aktivis Jaringan Islam Liberal dan politikus Partai Solidaritas Indonesia, Guntur Romli kebijakan ini akhirnya malah menyusahkan Demokrat (partai milik SBY) sendiri. 

Baca Juga: Duarrr… Tiba-tiba Lahir Dewan Kolonel Siap Abis-abisan Antarkan Puan Mahrani ke Pilpres 2024, Rocky Gerung: Pertaruhan Trah Soekarno

“Aturan PT untuk pencapresan juga diubah saat SBY dan Demokrat berkuasa dari 15% dinaikkan menjadi 20%. Tapi kemudian sekarang Demokrat merengek-rengek minta diubah. Loh kok enaknya sendiri?” Guntur Romli melansir dari channel youtube Cokro TV, Kamis (22/09/22).

Ia berkomentar bahwa saat berkuasa SBY telah menetapkan permainan yang menguntungkan sendiri. Tapi saat tersingkir dari gelanggang pertandingan kemudian merengek-rengek minta aturan diubah. 

“Kita tidak meragukan sayangnya SBY pada anaknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga jadi ketua umum Demokrat. Tapi jangan sampai sayang pada anak kemudian mau memaksakan anaknya harus terlibat dalam Capres atau Cawapres sementara suara Demokrat tidak cukup,” kata Guntur. 

Baca Juga: Dewan Kolonel Tiba-tiba Nongol Mau Dukung Puan Maharani di Pilpres, Pengamat: Megawati Nggak Mau Kecolongan Kedua Kalinya!

Ia juga menyinggung mengenai pernyataan SBY yang siap turun gunung karena adanya kemungkinan pemilu 2024 tidak jujur. 

“Kemudian karena ketika tidak bisa membuktikan tanda-tanda Pemilu 2024 tidak jujur dan tidak adil. Ini bisa ada pepatah baru buat Demokrat, yaitu buruk muka karena sistem politik Indonesia yang dibelah,” komentarnya.