NasDem, Demokrat, dan PKS Merapat ke Anies, PDIP Bakal Ditinggalkan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Koalisi NasDem, Demokrat, dan PKS dinilai makin menunjukkan keseriusan untuk benar-benar terwujud. Apalagi, ketiganya juga sering terlibat dalam pertemuan-pertemuan baik formal maupun informal.

Ketiga parpol tersebut diyakini bakal mengusung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azhari Ardinal pun melihat yang sama.

Baca Juga: Bawa-Bawa Taliban, Jhon Sitorus Soroti Beredarnya Tabloid Anies Baswedan: Memang Efektif...

"Padahal, jika dilihat ketiga partai politik tersebut memiliki background dan ideologi politik yang berbeda," katanya kepada wartawan, Kamis (22/9).

Bahkan, Azhari juga mengatakan bahwa NasDem adalah partai koalisi pemerintah atau dependen, sedangkan Demokrat dan PKS adalah partai oposisi pemerintah atau independen.

"Dengan dukungan calon presiden kepada Anies Baswedan, NasDem, Demokrat, dan PKS menjadi satu-satunya partai politik interdependen (bekerja sama) yang terdiri dari partai politik koalisi dan partai politik oposisi," ungkapnya.

Azhari juga mengatakan kalau kerja sama tersebut merupakan sebuah peluang besar karena masyarakat memiliki banyak pilihan dalam menentukan calon presiden 2024. "Dengan adanya koalisi interdependen ini, makin mempertegas bahwa PDIP akan ditinggalkan oleh partai-partai koalisi lainnya," paparnya.

"Hal ini akan terjadi jika sikap dan gaya politik PDIP terlalu elitis dan jumawa. Apalagi, PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan partai wong cilik sikapnya tidak tegas soal kenaikan harga BBM oleh Presiden Jokowi," sambungnya.

Dikatakan Azhari, PDIP selaku partai pemerintah saat ini sangat bertolak belakang dengan sikap PDIP pada saat kenaikan harga BBM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, Azhari juga mengatakan bahwa PDIP melalui ketua umumnya mengusulkan untuk tidak mengganti nomor urut partai politik.

Baca Juga: Meski PKS, Demokrat, NasDem Seperti Air dan Minyak, Pengamat Sebut Tidak Perlu Kaget Jika Nantinya Mereka Bersatu, Ini Alasannya!

"Sebenarnya secara ekonomis ide yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP ini cukup bagus, tetapi menjadi sangat politis karena disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP karena sebagian besar publik merasakan keberadaan Ketua Umum PDIP hari ini terlalu banyak mengintervensi kebijakan-kebijakan teknis yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan partai koalisinya," katanya.

"Apalagi jika KIB (Golkar–PAN–PPP) dan koalisi Gerindra–PKB saat ini sedang menguat sampai ke tataran grassroot di daerah-daerah. Pilhan PDIP hanya 2, yaitu tidak berkoalisi (mengusung calon presiden sendiri) atau masuk kedalam koalisi KIB ataupun koalisi Gerindra–PKB," tukasnya.