Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

LKSP Paparkan Hasil Survei, Jelang Pilpres 2024 Elektabilitas PDIP dan Gerindra Merosot Tajam

LKSP Paparkan Hasil Survei, Jelang Pilpres 2024 Elektabilitas PDIP dan Gerindra Merosot Tajam Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Elektabilitas PDIP sebagai partai penguasa merosot tajam diikuti pula dengan elektabilitas Partai Gerindra

Data ini didapatkan dari hasil survei nasional Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) bekerjasama dengan Center for Indonesian Reform (CIR) yang dilaksanakan pada akhir Juli 2022.

Partai berkuasa PDIP mengalami penurunan dukungan dari 18,0 persen (survei 2021) menjadi 15,1 persen (2022). Demikian pula Gerindra mengalami penurunan elektabilitas dari 10,0 persen menjadi 6,8 persen. 

Baca Juga: NasDem, Demokrat, dan PKS Merapat ke Anies, PDIP Bakal Ditinggalkan

Golkar mengalami kenaikan dari 9,7 persen menjadi 10,0 persen. Sedangkan PKS sebagai oposisi naik elektabilitasnya dari 7,9 persen menjadi ranking ketiga nasional dengan elektabilitas 8,1 persen. 

Pilpres 2024 nampaknya akan menjadi hal yang cukup berat bagi PDIP, pasalnya publik juga mempersepsi PDIP sebagai partai paling koruptif (28,7 persen), diikuti Golkar (11,1), Demokrat (10,7) dan Gerindra (2,8). PKS sama dengan Nasdem (2,3) tidak koruptif.

Ini berkaitan dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang dipandang buruk dalam beberapa sektor strategis. 

Antara lain pemberantasan korupsi (53,5 persen memandang buruk), lapangan kerja (51,8 persen buruk), ekonomi (47,1 persen buruk), pengentasan kemiskinan (44,8 persen buruk) dan penegakan hukum (40,3 persen buruk). 

Baca Juga: Ditanya Soal Pilgub Jakarta, Hasto: Tenang, PDIP Punya Banyak Stok

Kinerja pemerintah dipandang baik dalam hal pertahanan-keamanan (49,1 dan 51,6 persen) serta penanganan pandemi Covid-19 (50,5 persen baik).



Peneliti Senior LKSP, Muhsinin Fauzi, mengatakan konstelasi partai politik di kancah nasional akan bergeser setiap saat, tergantung dari respon publik terhadap kebijakan pemerintah, antara lain menaikkan harga BBM bersubsidi yang berakibat pada kenaikan harga barang dan jasa. 

Baca Juga: PDIP Sempat Usulkan Namanya di Pilkada DKI, Tanggapan Risma: Saya Tidak Tertarik

Disamping itu, juga format koalisi yang akan terbentuk di antara partai-partai dengan mendukung calon presiden dan wakil presiden tertentu akan berdampak elektabilitas. 

Survei dilakukan di seluruh wilayah Indonesia: 34 provinsi, 80 daerah pemilihan dan 138 kabupaten/kota yang terpilih secara random. 

Baca Juga: PDIP Sempat Usulkan Namanya di Pilkada DKI, Tanggapan Risma: Saya Tidak Tertarik

Metoda pengambilan sampel dilakukan secara stratified multistage random sampling dengan basis populasi DPT (daftar pemilih tetap) 2019. Dari total populasi ditentukan 1.353 responden yang dapat dianalisis datanya setelah wawancara tatap muka.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty

Bagikan Artikel: