Gempar! Banyak Orang Jepang Gak Suka Shinzo Abe Dimakamkan dengan Hormat Gegara...

Warta Ekonomi, Tokyo -

Jepang akan menghormati mantan Perdana Menteri Shinzo Abe dengan menggelar pemakaman kenegaraan yang langka pada Selasa (27/9/2022). Namun, upacara ini ditentang publik akibat skandal politik dan sentimen mendalam terhadap mendiang.

Dilansir dari Reuters, pembunuhan Abe pada Juli telah mengungkap hubungan antara anggota parlemen di Partai Demokrat Liberal (LDP) yang pernah dipimpinnya dan Gereja Unifikasi, sebuah organisasi yang disebut sekte oleh para kritikus.

Baca Juga: Taiwan Kirim 3 Utusan ke Pemakaman Shinzo Abe, Ini Alasannya

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida telah berusaha mengendalikan dampak negatif. Ia pun meminta maaf dan berjanji memutus hubungan LDP dengan gereja. Namun, hantamannya terhadap partai dan pemerintahannya sangat besar.

Gereja Unifikasi didirikan di Korea Selatan pada 1950an. Sekte tersebut dikenal dengan pernikahan massal dan penggalangan dana yang agresif.

Tersangka pembunuh Abe menuduh gereja memiskinkan keluarganya, menurut keterangan polisi. Dalam unggahan media sosialnya sebelum membunuh, ia menyalahkan Abe karena mendukung kelompok itu.

Seorang juru bicara gereja telah meminta maaf atas akibat yang ditimbulkannya kepada warga Jepang sekaligus anggota parlemen LDP. Gereja itu berjanji akan menindak setiap permintaan sumbangan yang berlebihan dan respons cepat terhadap keluhan maupun permintaan pengembalian dana sumbangan.

Terungkap setidaknya 179 anggota LDP, termasuk sejumlah anggota parlemen ternama, memiliki hubungan dengan gereja. Akibatnya, reputasi Kishida anjlok ke level terendah sejak ia menjabat sekitar setahun yang lalu.

Cengkeramannya terhadap partai pun kemungkinan bakal melemah, sehingga lebih sulit baginya untuk memenuhi janji kebijakannya.

Dalam jajak pendapat surat kabar Mainichi baru-baru ini, sekitar 62 persen responden menentang digelarnya pemakaman kenegaraan untuk Abe. Salah satu alasan mereka adalah mantan perdana menteri itu dianggap tak layak mendapat penghormatan.

Mereka juga keberatan atas biayanya yang mahal. Pemerintah memperkirakan biayanya mencapai USD 12 juta (Rp180 miliar), 6 kali melebihi perkiraan sebelumnya. Komentar di media sosial pun yakin kalau angkanya akan jauh lebih besar.

"Mengadakan pemakaman kenegaraan itu benar-benar salah perhitungan bagi Kishida. Ketika awalnya ia memutuskan pemakaman, ada banyak orang yang mendukung. Namun, kemudian ada laporan soal keterlibatan Abe dengan Gereja Unifikasi, sehingga tumbuh penentangan," terang Tomoaki Iwai, pakar politik Jepang sekaligus profesor emeritus di Universitas Nihon.

Kemarahan publik terwujud dengan mengerikan pada Rabu (21/9) ketika seorang pria berusia 70an tahun membakar dirinya di dekat kediaman perdana menteri sebagai aksi protes nyata terhadap pemakaman kenegaraan. Ia dilarikan ke rumah sakit dan dalam keadaan siuman.

Kishida membenarkan diadakan pemakaman kenegaraan ini dengan alasan masa jabatan Abe yang panjang dan prestasinya di dalam sekaligus luar negeri.

Di sisi lain, penentangan terhadap rencana ini mencerminkan bagaimana citra Abe terpecah belah masih ada dalam masyarakat Jepang. Ia dicintai oleh kaum nasionalis dan banyak orang kanan berkat pertahanannya yang kuat dan kebijakannya yang propasar. Sebaliknya, mendiang dicaci banyak orang yang ingin menjaga agar konstitusi pasifis negara itu tak berubah.

Pemakaman pribadi untuk Abe diadakan pada 12 Juli, 4 hari setelah dibunuh. Sementara itu, untuk peringatan publik, 6 ribu tamu akan berkumpul di Aula Nippon Budokan Toko, termasuk lebih dari 190 delegasi asing.

Sekitar 50 kepala negara atau pemerintahan pun diundang. Kishida juga mungkin akan bertemu sekitar 30 dari mereka.

Perdana Menteri Justin Trudeau dari Kanada, Narendra Modi dari India, dan Anthony Albanese dari Australia juga diharapkan hadir, begitu juga dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris.

Pemakaman terakhir yang didanai total oleh negara untuk seorang mantan perdana menteri adalah pemakaman Shigeru Yoshida pada 1967. Sejak saat itu, biaya pemakaman didanai oleh negara dan LDP.

Bahkan, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Eisaku Sato, yang juga menjadi perdana menteri terlama sebelum Abe, tak diberikan pemakaman kenegaraan ketika meninggal pada 1975. Pasalnya, pemerintah Jepang merasa tak ada dasar hukum untuk itu.