Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Indonesia Diprediksi Baru Bisa Tinggalkan Ketergantungan pada Batu Bara dan Minyak di 2050

Indonesia Diprediksi Baru Bisa Tinggalkan Ketergantungan pada Batu Bara dan Minyak di 2050 Kredit Foto: Antara/Nova Wahyudi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menurut Climate Action Tracker, penerapan kebijakan dan aksi nyata menanggapi perubahan iklim di China, Asia Tenggara (Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam) dan Timur Tengah (Arab Saudi dan Uni Emirat Arab) dianggap masih belum memadai atau kurang ambisius. 

Menurut pengamatan, tidak semua negara siap untuk transisi ini. Karena itu, target yang lebih ambisius didorong untuk segera ditetapkan. Climate Action Tracker mencatat, Indonesia adalah salah satu dari 14 negara yang dikategorikan sebagai negara yang sangat tidak memadai untuk urusan kebijakan iklim dan penerapannya. 

Meski begitu, posisi Indonesia ini masih lebih baik ketimbang beberapa negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang berada di kategori kritis.

Baca Juga: Perpres EBT Terbit, Pelaksanaannya Harus Dilakukan secara Konsisten

Chief Executive ICAEW  Michael Izza mengatakan, di Indonesia sendiri, pada tahun 2015 sumber energi listrik masih didominasi oleh batu bara, gas alam dan minyak. Diprediksi, baru di tahun 2050 nanti Indonesia bisa meninggalkan ketergantungan terhadap batu bara dan minyak. 

"Sumber energi listrik di tahun 2050 nantinya akan sudah didominasi energi terbarukan dan hanya menyisakan sedikit dari gas alam," ujar Michael dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (26/9/2022). 

Melihat fakta ini, climate finance dinilai belum mampu memenuhi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Investasi di infrastruktur untuk energi terbarukan, teknologi elektrifikasi dan efisiensi energi menjadi semakin diperlukan. Dan nilai bruto dari investasi infrastruktur ini, seperti yang diprediksi oleh Climate Policy Initiatives akan menelan biaya sekitar US$4,5 hingga US$5 triliun per tahunnya. 

Karena anggaran pemerintah cukup membengkak ketika masa pandemi, pembiayaan yang cukup besar untuk mencapai tujuan ini membutuhkan dukungan tambahan dari sektor swasta. Meski demikian, pemerintah dapat membantu mengurangi risiko investasi iklim melalui inisiatif blended finance.

Michael mengatakan, transisi dari pandemi membuka kesempatan bagi negara-negara untuk membangun kembali perekonomian mereka dengan cara yang lebih ramah lingkungan. 

Menurutnya, kota-kota yang memiliki pertumbuhan pesat di Asia dan Timur Tengah semakin rentan terhadap risiko fisik seperti kekeringan, banjir dan badai tropis. 

"Karena itu, investasi di mitigasi serta adaptasi sangat diperlukan untuk membangun ketahanan. Green recovery bisa memperkuat daya saing jangka panjang untuk Asia dan Timur Tengah di pasar global yang membutuhkan green practices," ujarnya. 

Sementara itu, ICAEW Head of Indonesia Conny Siahaan menyebut Indonesia berpotensi tinggi untuk meningkatkan climate finance. 

Menurutnya, dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, potensi Indonesia untuk memperkuat climate finance sangat tinggi. Pemerintah terus gencar mendorong seluruh pihak, terutama pemain industri dalam menurunkan kadar emisi karbon. 

"Salah satunya yang terbaru adalah rencana pemerintah dalam menyiapkan regulasi baru terkait penggunaan mobil listrik di lingkungan pemerintah dan perencanaan penerapan pajak karbon. Ini adalah langkah awal yang signifikan menuju ekonomi hijau," tukasnya.

Baca Juga: Denny Siregar Ungkap Kode Pemimpin 'Rambut Putih' Bukan Buat Ganjar Pranowo, Ternyata Masih Ada Kaitannya dengan Pak SBY!

Penulis: Djati Waluyo
Editor: Rosmayanti

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: