Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Menuju Transisi Energi, Berikut Tantangan Pembiayaan yang Harus Dihadapi Indonesia

Menuju Transisi Energi, Berikut Tantangan Pembiayaan yang Harus Dihadapi Indonesia Kredit Foto: Antara/Jojon
Warta Ekonomi, Jakarta -

Deputi Bidang Perencanaan Modal Kementerian Investasi (BKPM) Indra Darmawan mengatakan tantangan dari pembiayaan transisi energi dari fosil ke energi hijau adalah untuk menutupi kekurangan yang ada.

"Tantangan untuk pembiayaan transisi energi, tantnganya adalah how to field the game di mana menutup kekurangannya itu tantangan utamanya," ujar Indra dalam konfrensi pers virtual, Selasa (27/9/2022). 

Indra mengatakan, pembiayaan untuk menutup kekurangan tersebut di mana biayanya akan dikeluarkan di muka atau di depan, sedangkan manfaatnya nanti entah kapan dapat dirasakan.

Baca Juga: Demi Capai Transisi Energi, Indonesia Harus Bekerja Sama dengan Dunia Internasional 

"Mungkin baru anak cucu kita yang menikmati manfaatnya, jadi itu tricky-nya pendanaan untuk transisi energi. Biaya sudah keluar duluan dan besar, manfaatnya nanti," ujarnya. 

Untuk itu, harus dicari cara demi menambal kekurangannya, di mana salah satunya dengan cara penerbitan surat utang negara, dan ada tiga tantangan berikutnya yaitu masalah mengukur bagaimana membiayai transisi energi untuk berapa juta ton CO2 yang bisa berkurang akibat pengenaan itu.

"Kan kita belum ada kalkulator untuk penghitungan, dan untuk mengukur sejauh apa progresnya kan perlu ada pengukuran dan pengukuran itu juga memengaruhi mahal tidaknya kita mencari uangnya, cari uang untuk menerbitkan green bond kan kita harus mencari konsultan juga untuk bikin framework dan bisa mencapai Rp1 miliar sendiri untuk membayar konsultan, saking mahalnya pembiayaan untuk energi transition," ungkapnya. 

Kedua adalah motivasinya gi mana, di mana masyarakat yang kurang beruntung atau miskin mengonsumsi barang-barang yang energi intensifnya tinggi alias tidak hijau, kemudian harus memberikan pajak karbon ke mereka, itu tidak adil dan akan represif.

"Kalau kita menetapkan pajak karbon ke mereka, karena itu kemarin kita tunda penerapannya supaya tidak mengulangi kesalahan di Australia waktu yang menetapkan begitu saja secara represif sehingga tidak mencapai tujuanya dan tidak adil bagi masyarakat," ucapnya.

Kemudian adalah tantangan untuk pembiayaan, literasi juga kan yang mengerti istilah net zero emission (NZE) atau green framework sedikit.

"Jadi kita harus meningkatkan lagi pengetahuan masyarakat," tutupnya.

Baca Juga: Kisah Agen BRILink Bantu Angkat Ekonomi Keluarga dan Masyarakat di Banjarmasin

Penulis: Djati Waluyo
Editor: Rosmayanti

Advertisement

Bagikan Artikel: