Rawan Korupsi, 400 Anggota Tim Bayangan Nadiem Makarim Dikritik DPR

Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih menyoroti soal adanya tim bayangan yang membantu kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi (Kemendikbud Ristek). 

Menurutnya 400 anggota tim bayangan ini akan rawan unsur korupsi karena belum memenuhi unsur legal.  

“Kalau memang menteri menganggap tim tersebut penting, tuangkan semuanya di dalam regulasi, karena kalau tidak, mesti akan ada problematika, terutama akuntabilitas,” kata Fikri dalam keterangannya, Senin (26/9/2022).

Menurut Fikri, tim tersebut harus punya mandat legal, sebagaimana ketentuan di dalam Permendikbud Ristek Nomor 28 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud Ristek. 

Lebih lanjut Fikri memaparkan soal Peraturan Presiden Nomor 68/2019 tentang organisasi kementerian negara yang diubah dengan Perpres Nomor 32/2021, yang kemudian diterjemahkan ke dalam Permendikbud Ristek Nomor 28/2021. Bahwa tidak ada dari sederet regulasi tersebut yang memberikan amanah-amanah itu.  

Baca Juga: Terobosan Baru Atasi Masalah Pendidikan di Indonesia Timur

“Padahal Permendikbud Ristek 28/2021 itu ada 335 pasal dan 1 lampiran, kalau ada supporting system mau shadowing, mau mirroring, atau mau apalah tetap harus ada cantolannya, saya sarankan kalau mau selamat, mestinya dituangkan (di regulasi),” ujarnya.