Swasta Menantikan Kebijakan Agresif Pemerintah untuk Net Zero Emission

Kondisi dunia saat ini sedang menghadapi krisis iklim, di mana Indonesia memiliki komitmen ambisius dalam NDC-nya untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen dan 41 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2030. 

World Bank Managing Director of Development Policy and Partnerships, Mari Elka Pangestu mengatakan, Indonesia perlu memiliki kerangka kebijakan pembangunan rendah karbon yang solid untuk mencapai target ini.

“Tantangan utama bagi Indonesia adalah mengimplementasi kebijakan dan reformasi. Untuk mencapai target ini kita membutuhkan investasi transformatif, terutama di sektor IPPU, Forest and Other Land Uses, dan energi,” Ujar Maria dalam webinar B20 Side Event oleh Trade & Investment Task Force bersama] ICDX dengan topik Indonesia's scenario to Achieve Net Zero, Kamis (29/9/2022). 

Baca Juga: Green Fuel Project, Inisiatif Pertamina Patra Niaga Menuju Net Zero Emission

Maria mengatakan, untuk mencapai Net Zero Emission, akan membutuhkan perubahan transformatif terkait penetapan harga karbon, energi yang lebih bersih, dan ekonomi hijau.

"Carbon pricing diyakini sebagai instrumen yang efisien, mampu memberikan insentif untuk pengurangan dan penghilangan emisi, mendorong perubahan perilaku, inovasi teknologi, dan keputusan investasi," ujarnya. 

Sementara itu, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Medrilzam mengatakan dalam mewujudkan Net Zero Emission, tentu saja dibutuhkan suatu perencanaan yang sistematis serta terarah. 

Menurutnya, dibutuhkan suatu skenario yang dapat menjadi acuan pemerintah agar dapat mengantarkan Indonesia mencapai target Net Zero Emission yang telah ditentukan.

“Bappenas mengeksplor berbagai skenario untuk mencapai Net Zero Emission dalam tiga waktu yang berbeda yaitu 2045, 2050, dan 2060. Bappenas telah meluncurkan sebuah platform yang berfungsi menyimulasikan low carbon policy scenario yang meliputi tiga sektor yaitu energi, IPPU, dan FOLU. Demi mencapai Net Zero pada tahun 2045,” ujar Medrilzam. 

Di sisi lain, Corporate Secretary PT Pertamina, Brahmantya S Poerwadi mengataka Pertamina berkomitmen untuk membantu pemerintah mencapai target Net Zero Emission dengan mengembangkan potensi dari energi terbarukan yang lebih baik dan juga ramah lingkungan. 

“Pertamina berkomitmen untuk mengembangkan energi baru dan energi terbarukan dengan alokasi biaya modal sebesar 14% dari total anggaran jangka panjang. Nilai ini lebih agresif dengan perusahaan energi lain dengan rata-rata biaya modal NRA sebesar 4%,“ ujar Brahmantya.