Percobaan Serangan Spyware Mata-Mata Israel Terhadap Para Pejabat Indonesia Bikin Gempar!

Lebih dari selusin pejabat senior pemerintah dan militer Indonesia menjadi sasaran percobaan serangan siber tahun lalu oleh perangkat lunak mata-mata yang dirancang oleh sebuah perusahaan pengawasan Israel.

Enam dari sembilan orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa mereka sendiri yang menjadi sasaran spyware Israel.

Baca Juga: 'Data Semua Situs Web Pemerintah dan Pribadi yang Diretas Kini Ada di Darkweb'

Target tersebut antara lain Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, personel senior militer, dua diplomat regional, dan penasihat di Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri Indonesia.

Enam pejabat dan penasihat Indonesia yang menjadi target mengatakan kepada Reuters bahwa mereka menerima pesan email dari Apple Inc pada November 2021 yang memberi tahu mereka bahwa Apple yakin para pejabat sedang "ditargetkan oleh penyerang yang disponsori negara."

Apple belum mengungkapkan identitas atau jumlah pengguna yang ditargetkan. Perusahaan menolak berkomentar untuk cerita ini.

Apple dan peneliti keamanan mengatakan penerima peringatan ditargetkan menggunakan ForcedEntry, perangkat lunak canggih yang telah digunakan oleh vendor pengawasan siber Israel NSO Group untuk membantu agen mata-mata asing dari jarak jauh dan tanpa terlihat mengendalikan iPhone. Perusahaan siber Israel lainnya, QuaDream, telah mengembangkan alat peretasan yang hampir identik, lapor Reuters.

Reuters tidak dapat menentukan siapa yang membuat atau menggunakan spyware untuk menargetkan pejabat Indonesia, apakah upaya itu berhasil, dan, jika demikian, apa yang mungkin diperoleh para peretas.

Upaya untuk menargetkan pejabat Indonesia, yang sebelumnya belum pernah dilaporkan, adalah salah satu kasus terbesar yang pernah dilihat dari perangkat lunak yang digunakan terhadap personel pemerintah, militer dan kementerian pertahanan, menurut pakar keamanan siber.

Juru bicara pemerintah Indonesia, militer Indonesia, Kementerian Pertahanan Indonesia dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tidak menanggapi permintaan komentar dan pertanyaan melalui email.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan mereka tidak mengetahui kasus tersebut dan merujuk Reuters ke BSSN.