Percobaan Serangan Spyware Mata-Mata Israel Terhadap Para Pejabat Indonesia Bikin Gempar!

Alia Karenina, juru bicara kementerian Airlangga, mengatakan menteri, salah satu menteri utama Presiden Indonesia Joko Widodo, tidak menerima pemberitahuan dari Apple tentang upaya peretasan pada akun email resminya.

Dia mengatakan menteri belum menginstal email resminya di telepon pribadinya dan menggunakan beberapa perangkat seluler. Alia tidak menanggapi pertanyaan apakah email lain yang digunakan Airlangga mendapat peringatan dari Apple.

Baca Juga: Polri Antisipasi Serangan Siber hingga Terorisme Jelang KTT G20

Penggunaan ForcedEntry, yang mengeksploitasi kelemahan pada iPhone melalui teknik peretasan baru yang tidak memerlukan interaksi pengguna, dipublikasikan oleh pengawas keamanan siber Citizen Lab pada September 2021.

Peneliti keamanan Google menggambarkannya sebagai serangan peretasan "paling canggih secara teknis" yang mereka miliki pernah dilihat, dalam posting blog perusahaan yang diterbitkan pada bulan Desember.

Apple menambal kerentanan pada September tahun lalu dan pada November mulai mengirim pesan pemberitahuan ke apa yang disebutnya "sejumlah kecil pengguna yang ditemukan mungkin telah ditargetkan."

Menanggapi pertanyaan Reuters, seorang juru bicara NSO membantah perangkat lunak perusahaan terlibat dalam penargetan pejabat Indonesia, menolaknya sebagai "tidak mungkin secara kontrak dan teknologi," tanpa menyebutkan alasannya. Perusahaan, yang tidak mengungkapkan identitas pelanggannya, mengatakan menjual produknya hanya kepada entitas pemerintah yang "diperiksa dan sah".

QuaDream tidak menanggapi permintaan komentar.

Selain enam pejabat dan penasihat yang mengatakan kepada Reuters bahwa mereka menjadi sasaran, seorang direktur di perusahaan milik negara Indonesia yang menyediakan senjata untuk tentara Indonesia mendapat pesan yang sama dari Apple, menurut dua orang yang mengetahui masalah tersebut.

Orang-orang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena sensitifitas masalah ini. Direktur perusahaan tidak menanggapi permintaan komentar.

Dalam beberapa minggu setelah pemberitahuan Apple pada November tahun lalu, pemerintah AS menambahkan NSO ke 'daftar entitas' Departemen Perdagangan, yang mempersulit perusahaan AS untuk melakukan bisnis dengannya, setelah menentukan bahwa teknologi peretasan telepon perusahaan telah digunakan oleh pemerintah asing untuk "secara jahat menargetkan" pembangkang politik di seluruh dunia.