Ekonom: Inflasi dan Stagflasi Merupakan Buah dari Kebijakan Pemerintah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga beberapa menterinya ketakutan akan inflasi dan stagflasi yang dinilai karena faktor Internasional dinilai tak tepat diungkapkan. 

Ekonom Senior, Rizal Ramli, menilai bahwa pemerintah tidak jujur untuk menjelaskan bahwa risiko daripada stagflasi itu karena adanya kesalahan perkiraan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. 

Baca Juga: Simak, Empat Langkah ini Bisa Antisipasi Dampak Inflasi dan Stagflasi

"Kok ndak jujur untuk menjelaskan bahwa resiko stagflasi itu karena kesalahan perkiraan dan kebijakan-kebijakan @jokowi. Situ jor-joran bangun infrastruktur dengan utang ugal-ugalan, naikkan harga BBM, listrik, pajak, BPJS dll. Puguh aja inflasi makanan tinggi, kok telmi?," Ujar Rizal dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (1/10/2022). 

Rizal mengatakan bahwa risiko inflasi pangan maupun stagflasi sangatlah bisa untuk di hindari oleh suatu negeri. Ia menyebut bahwa pada awal adanya pandemi Covid-19 dirinya sudah menyarankan untuk melakukan realokasi anggaran strategis. 

Hal tersebut perlu dilakukan supaya hanya fokus untuk penanganan covid, daya beli rakyat, dan genjot produksi pangan. 

"Saya juga sarankan kurangi utang spy ekonomi RI tidak rentan thd kenaikan bunga international dengan cara kurangi pengeluaran APBN ugal-ugalan," Ujarnya. 

Menurutnya pemerintah kala itu tidak mendengarkan saran-saran konstruktif yang diberikannya, di sisi lain pemerintah kala itu sibuk hanya untuk membantah apa yang disarankan. 

"Tim @jokowi memperbesar resiko ekonomi Indonesia, ‘Self-Inflicting-Crises’, membuat ekonomi RI semakin rentan thd gejolak ekonomi dunia. Lho kok hari ini rame2 kompak sibuk salahkan faktor international? Kemana aja Tong ?, " Tutupnya.