Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Amerika Tuduh China dan Rusia Lindungi Kim Jong Un dan Korea Utara, DK PBB Buka-bukaan

Amerika Tuduh China dan Rusia Lindungi Kim Jong Un dan Korea Utara, DK PBB Buka-bukaan Kredit Foto: Reuters/Sputnik/Kremlin/Aleksey Druzhinin
Warta Ekonomi, Washington -

Amerika Serikat pada Rabu (5/10/2022) menuduh China dan Rusia memungkinkan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un terlindungi dari sanksi Dewan Keamanan AS terkait senjata nuklir dan program rudal balistik.

"DPRK (Korea Utara) telah menikmati perlindungan selimut dari dua anggota dewan ini," kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan.

Baca Juga: Memanas, Rezim Kim Jong Un Tembak Lagi 2 Rudal Balistik ke Arah Jepang

"Singkatnya, dua anggota tetap Dewan Keamanan telah memungkinkan Kim Jong Un," imbuhnya, dilansir Reuters.

China dan Rusia tidak menginginkan pertemuan Dewan Publik, dengan alasan bahwa tidak akan kondusif untuk mengurangi situasi.

Setelah pertemuan pada Rabu (5/10/2022), sembilan anggota Dewan Keamanan --Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Albania, Brasil, India, Irlandia, Norwegia dan Uni Emirat Arab-- mengutuk peluncuran rudal Korea Utara dalam pernyataan bersama.

Wakil Duta Besar China AS, Geng Shuang, mengatakan Dewan Keamanan perlu memainkan peran konstruktif "alih -alih mengandalkan semata -mata pada retorika atau tekanan yang kuat."

"Diskusi dan pertimbangan harus berkontribusi pada detente, daripada memicu eskalasi. Mereka harus mempromosikan dimulainya kembali dialog alih-alih memperluas perbedaan dan menjalin persatuan alih-alih menciptakan divisi," katanya.

Pada bulan Mei, Cina dan Rusia memveto dorongan yang dipimpin AS untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi AS terhadap Korea Utara atas peluncuran rudal balistik baru, secara terbuka membagi Dewan Keamanan AS untuk pertama kalinya sejak mulai menghukum Pyongyang pada tahun 2006.

Wakil Duta Besar Rusia AS, Anna Evstigneeva, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa "memperkenalkan sanksi baru terhadap DPRK adalah jalan buntu" dan membawa "hasil nol."

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Bagikan Artikel: