'Setiap Penerbangan Militer China ke Wilayah Udara Taiwan Adalah Serangan Pertama'

Warta Ekonomi, Taipei -

Taipei memperingatkan Beijing agar tidak melakukan penerbangan militer ke wilayah udara Taiwan dan bersumpah memperlakukan gangguan itu sebagai "serangan pertama," kata Menteri Pertahanan Chiu Kuo-cheng.

Berbicara kepada anggota parlemen pada pertemuan Komite Pertahanan Luar Negeri dan Nasional Legislatif pada Rabu (5/10/2022), Chiu mengatakan bahwa setiap jet tempur atau drone China yang melintasi wilayah udara teritorial Taiwan akan memicu reaksi dari Taipei.

Baca Juga: Perang di Selat Taiwan Menganga Lebar Gegara China Makin Gegabah Rusak Perjanjian Ini

Dia ingat bahwa di masa lalu, Taipei bersumpah untuk tidak menjadi yang pertama menyerang, kecuali tentara China menembakkan peluru artileri atau rudal pertama ke pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.

“Tapi sekarang definisinya jelas berubah, karena China menggunakan sarana seperti drone. Jadi, kami telah menyesuaikan dan akan melihat setiap penyeberangan entitas udara sebagai serangan pertama," jelas Chiu.

Menteri itu tidak merinci bagaimana tepatnya Taipei bermaksud untuk menanggapi jika pesawat China melanggar wilayah udara pulau itu, tetapi menekankan bahwa militer Taiwan “pasti memiliki garis merahnya” dan akan meluncurkan tindakan balasan begitu garis pertahanan pulau itu dilintasi.

Chiu juga menuduh China telah "menghancurkan" perjanjian diam-diam tentang gerakan militer di Selat Taiwan --badan air yang memisahkan pulau itu dari daratan China-- mengatakan bahwa pasukan Beijing telah sengaja melintasi "garis tengah" tidak resmi dan telah "berubah status quo” dan membentuk “normal baru”.

Peringatan Taipei datang setelah China meningkatkan tekanan militernya dan melakukan serangkaian latihan militer di sekitar pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu sejak ketegangan antara Beijing dan Taipei meningkat pada awal Agustus.

Eskalasi itu dipicu oleh kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi ke Taiwan, menentang protes berulang-ulang dari pemerintah China.

Taiwan telah memiliki pemerintahan sendiri sejak tahun 1949 tetapi tidak pernah secara resmi memperoleh kemerdekaan dari China. Beijing menganggap pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya di bawah kebijakan Satu-China.

Presiden China Xi Jinping telah berulang kali menyatakan tekad China untuk memastikan “penyatuan kembali” damai dengan pulau itu, tetapi tidak mengesampingkan solusi militer untuk masalah ini.