UMKM Terancam, Akrindo Minta Jokowi Tak Naikkan Cukai Rokok

Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo) lewat Wakil Ketua Umum DPP Akrindo Anang Zunaedi, minta Presiden Joko Widodo menahan diri dalam menerapkan kenaikan cukai hasil tembakau 2023.

Pasalnya, kenaikan tarif cukai secara beruntun beberapa tahun ini membuat koperasi ritel dan pedagang ketar-ketir. Mereka terkena dampak paling signifikan, bahkan sudah diambang banyak yang kolaps.

Baca Juga: Di Tengah Ketidakpastian Ekonomi, Jokowi Bersyukur Indonesia Tetap Jadi Magnet Investasi

"Kami sudah melayangkan surat ke Presiden Joko Widodo. Pemerintah seharusnya mengevaluasi kembali, sebab tahun 2022 masyarakat sudah mengalami banyak kenaikan mulai harga BBM, bahan pokok dan dampak kenaikan cukai rokok," tegas Anang sapaannya,  Jumat (7/10).

Lebih lanjut, Anang menegaskan, tuntutan Akrindo agar Presiden Jokowi memberikan perhatian ke koperasi ritel, kebijakan tidak menaikkan cukai 2023 dan menolak revisi Peraturan Pemerintah (RPP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau.

Selain itu lanjut Anang, Akrindo meminta dukungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) guna melindungi peritel. Sebab, peritel kecil dan UMKM juga memiliki hak hidup, sejahtera, perlindungan hukum dan kepastian kelangsungan usaha.

Di menjelaskannpila, pemaksaan kenaikan cukai rokok berimbas menaikkan inflasi dan menurunkan daya beli. Di Kota Malang, sesuai rilis BPS, kenaikan inflasi September didorong kenaikan harga bensin, beras, solar, rokok keretek filter dan angkutan umum. Kenaikan harga rokok keretek filter seiring dengan kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) secara bertahap pada tahun 2022 sebesar 12%. Hal itu membuat berat keadaan masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi.

Baca Juga: Sehari Pascainsiden Kanjuruhan, Presiden FIFA Gianni Infantino Beri Dukungan Moral pada Jokowi

Menurut Anang, kebijakan kenaikan cukai rokok berdampak luas. Apalagi dunia kini dalam ancaman pelemahan ekonomi mengarah resesi global akan memukul pelaku usaha dalam negeri yang diperparah dengan semakin menurunnya daya beli.