Terkenal Dekat dengan Presiden Jokowi dan Ahok, Pakar Kebijakan Publik Sebut Ini Alasan Heru Budi Hartono Terpilih

Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat mengatakan jika melihat sepak terjang Heru Budi Hartono yang dekat dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Presiden Jokowi bisa menjadi alasan ia terpilih sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. 

“Pada 2014 di masa gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Heru pernah diangkat sebagai walikota Jakarta Utara. Tapi, hanya setahun yaitu 2015, ia kemudian dipromosikan menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta,” kata Achmad.

Baca Juga: Gelar Kerja Bakti hingga Senam Sehat, Sobat Erick Tebar Dukungan untuk Erick Thohir di Jakarta Selatan

“Kemudian pada tahun 2017 Heru Budi Hartono diangkat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres),” tambah Achmad.

Dari rekam jejak yang ada, ia menangkap memang terlihat bahwa Heru Budi Utomo ini adalah seorang birokrat yang dekat baik dengan Ahok maupun Jokowi. 

“Bisa jadi itu adalah alasan kuat mengapa akhirnya Presiden Jokowi memilih Heru Budi Hartono sebagai Pejabat Sementara Gubernur DKI Jakarta per 17 Oktober 2022,” tegasnya.

Achmad juga mengingatkan bahwa sebagai seorang pejabat yang bukan dipilih oleh rakyat tetapi ditunjuk oleh pemerintah pusat maka tidak sedikit publik yang khawatir Heru bertindak lebih mementingkan kepentingan pihak yang menunjuknya daripada kepentingan masyarakat banyak. 

Baca Juga: Tekad Besar Anies Baswedan Menjelang Habis Masa Jabatan: Tugas di Pemprov Selesai, Tapi Tidak untuk Jakarta dan Indonesia!

“Maka baik legislatif maupun masyarakat DKI harus mengawasi langkah langkah yang dilakukan oleh Pejabat gubernur Sementara ini selama 2 tahun ke depan,” katanya. 

Achmad juga menyebut, Boyamin Saiman Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) sempat meminta untuk membatalkan pengesahan Heru Budi Utomo. Menurutnya Heru memiliki rekam jejak yang tidak baik selama dirinya  menjabat di DKI Jakarta. 

“Ketika menjabat Kepala BPKAD Jakarta Heru Budi sempat diperiksa KPK terkait suap reklamasi pantai Jakarta,” kata Achmad.

Baca Juga: Akui Ingin Bangun Jakarta, Anies Baswedan Sempat Tolak Tawaran Capres 2019

Heru Budi juga terseret kasus pembelian tanah Cengkareng dan RS Sumber Waras di masa Ahok sebagai Gubernur Jakarta. 

“Ini semakin mengkhawatirkan tentang pejabat sementara DKI Jakarta ini. Bagaimana orang yang memiliki banyak catatan korupsi malah justru dipilih sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta,” katanya.