Menkeu Tekankan Pentingnya Presidensi G20 untuk Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan

Warta Ekonomi, Washington -

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pentingnya Presidensi G20 untuk membangkitkan pengembangan infrastruktur berkelanjutan pasca pandemi.

Hal ini Ia sampaikan saat menjadi pembicara utama dalam sesi Keynote Dialogue rangkaian kegiatan Special Event Toward G20 Summit dengan tema “Infrastructure Development Through Innovation and Collaborative Financing: Toward Greater Inclusivity and Productivity” yang diadakan di The Convene, Washington DC, Amerika Serikat, pada hari Senin dan Selasa, 10-11 Oktober 2022.

Pada sesi Sustainable Infrastructure Investment and Financing (SIIF), Menkeu mengatakan, ketika kita menghadapi masalah global seperti pandemi dan perubahan iklim, meskipun negara Anda masih dapat leluasa beroperasi sesuai kemampuan, Anda juga harus mengakui dengan kerendahan hati bahwa Anda tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri meskipun sebagai negara adidaya di dunia.

"Saya yakin pengakuan semacam ini membantu Presidensi G20 Indonesia untuk meyakinkan negara anggota bahwa kita perlu tetap terus bekerja sama dan berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Di samping itu, kita telah menyepakati bahwa mekanisme keuangan berkelanjutan dibutuhkan semua negara untuk berkontribusi, dan juga menggunakan semua lembaga termasuk Multilateral Development Banks (MDB) untuk mengurangi risiko dan memobilisasi lebih banyak dana," katanya. Baca Juga: Transisi Ekonomi Hijau Kunci Pertumbuhan yang Berkelanjutan

Presidensi G20 Indonesia mendorong agar dukungan pendanaan pembangunan dapat ditingkatkan, terutama melalui peningkatan kapasitas MDB, termasuk lewat reviu kerangka kecukupan modal (Capital Adequacy Framework (CAF)). Reviu CAF bertujuan untuk optimalisasi neraca MDB agar memiliki ruang lebih besar untuk pendanaan pembangunan bagi negara anggota.

Sri Mulyani menambahkan bahwa dalam konteks pembangunan berkelanjutan, beberapa inisiatif telah dilakukan untuk menutupi kesenjangan infrastruktur dan mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional seperti pada energi terbarukan, perubahan iklim, infrastruktur digital, dan juga proyek pembangunan perkotaan.

"Kementerian Keuangan telah merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan inisiatif tersebut bersama kementerian dan pemangku kepentingan terkait,” ujarnya.

Sejalan dengan pernyataan Menkeu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR), Kementerian Keuangan, Luky Alfirman menjelaskan bahwa diskusi telah dilakukan sejauh ini dengan berbagai calon investor, MDB, serta pemodal dengan harapan Indonesia dapat menampilkan satu bukti nyata dari komitmen terkait iklim pada KTT mendatang.

Adapun Kemenkeu bersama beberapa Special Mission Vehicles (SMV) yaitu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI, dan PT Indonesia Infrastructure Finance/IIF turut menyampaikan kontribusi masing-masing dalam kegiatan tersebut.

Presiden Direktur PT PII, M. Wahid Sutopo pada sesi showcase bertema “PPP Projects & Energy Transition Mechanism (ETM) Initiative” menyampaikan bahwa penjaminan melalui PT PII telah diimplementasikan dalam beberapa proyek PPP yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan proyek dalam konteks pendanaan dan hasil. PT PII juga turut melaksanakan Project Monitoring secara aktif yang dapat membantu menjaga keberlanjutan proyek dengan hasilnya yang sesuai harapan masyarakat. Baca Juga: Menkeu dan Mentan G-20 Berkumpul di Washington, Ini Agendanya

Dalam topik diskusi yang sama, Direktur Manajemen Risiko PT SMI, Pradana Murti menyampaikan peran PT SMI dalam memfasilitasi ETM Country Platform di Indonesia. Pradana menyampaikan bahwa PT SMI berkomitmen untuk mendukung agenda Indonesia terkait pengurangan dampak perubahan iklim melalui peran mereka sebagai pengelola ETM Country Platform untuk memastikan transaksi berlangsung secara adil dan terjangkau, selagi mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari transisi.

Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, Presiden Direktur & CEO PT IIF Reynaldi Hermansjah menjelaskan bagaimana IIF terlibat dalam berbagai proyek PPP di Indonesia. Reynaldi menyampaikan bahwa IIF menempatkan dirinya secara aktif untuk membangun Indonesia secara berkelanjutan.

"Selain cara pendanaan IIF, mereka juga turut berkontribusi terhadap beberapa sektor penting seperti kesehatan, digital, dan telekomunikasi. Dengan dukungan dari pemegang saham multilateral, IIF tidak hanya menjadi pemain bisnis, tetapi juga advokat pembangunan berkelanjutan di Indonesia," tuturnya.