Nasdem Diolok-olok Usai Deklarasikan Anies Baswedan Hingga Disebut Nasdrun, Pengamat Sebut Alasannya

Setelah deklarasi pencapresan Anies Baswedan, Partai Nasdem mendapatkan ejekan atau olok-olokan dari para pendengung (buzzer) ’status quo’. 

Para buzzer memplesetkan nama Nasdem menjadi Nasdrun. Sebutan 'Nasdrun' ini merupakan gabungan Nasdem dan Kadrun. Sebutan ini akhirnya menjadi ramai dibicarakan terutama di media sosial. 

Menurut Sekjen SKI (Sekretariat Kolaborasi Indonesia), Raharja Waluya Jati, hal ini memang sengaja dibuat guna terus menciptakan segregasi politik guna menjaga kepentingan elektoral pihak tertentu pada Pemilu 2024.

Baca Juga: Dikritik PDIP, Langkah Nasdem Deklarasikan Anies Baswedan Seolah-olah Minta Direshuffle

”Tindakan tersebut membahayakan persatuan bangsa dan menjadi ancaman bagi demokrasi Indonesia yang bermartabat,” ujar Jati, begitu akrab disapa, Senin (10/10/2022) dalam keterangan tertulisnya. 

Ia juga menambahkan, penyematan label ’Nasdrun’ dinilai sebagai manifestasi sikap rasis, glorifikasi politik identitas dan ekspresi kebencian bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan Antar-golongan).  

Baca Juga: Jakarta Diterjang Banjir Lagi, Anies Baswedan Sebut Karena Airnya Jatuh Bersamaan

Ia pun menghimbau kelompok masyarakat sipil untuk melakukan berbagai upaya untuk melawan kejahatan moral tersebut. 

Ketidaksetujuan individu atau kelompok terhadap partai atau figur politik, kata Jati, merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. 

Tetapi, ketidaksetujuan tersebut semestinya diungkapkan dengan cara yang sehat seperti berargumen dan membantah atau mengkritik gagasan dan kebijakan yang tidak disepakati. 

Bukan dengan membuat cap atau label bernuansa rasis kepada pihak yang tidak disetujuinya.  

Baca Juga: Anies Baswedan Menangi Polling Capres 2024, Politikus PKS: Alhamdulillah...

“Pelabelan ’Nasdrun’ itu menunjukkan kekerdilan sikap dan ketidakmampuan bertarung di arena gagasan dan karya. Kami bersimpati dan memberikan dukungan kepada Nasdem yang telah membuka pintu perubahan dengan segala resiko politiknya,” lanjutnya. 

Menurut Jati, meskipun selama ini upaya hukum belum terasa optimal dalam ’menertibkan’ ulah buzzer, bukan berarti publik harus pesimis dan berdiam diri sehingga membiarkan kejahatan moral itu terus terjadi. 

Baca Juga: NasDem Auto Dikadrunin Gegara Dukung Anies Baswedan, Orang PAN Geram: Jangan Dikotori!

Literasi politik kepada publik luas dengan mengembangkan politik berwatak Indonesia, merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menangkal ’keganasan’ buzzer status quo.