Perlu Penyusunan Roadmap Produsen untuk Pengembangan Biodiesel Indonesia

Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Sri Adiningsih, menyampaikan gagasannya bahwasanya Indonesia harus menjadi produsen biodiesel terbesar di dunia. Hal ini disampaikan pada saat Focus Group Discussion (FGD) Kajian Dampak Pelaksanaan Program BPDPKS terhadap Kesejahteraan Petani Perkebunan Kelapa Sawit di Solo pada 6 Oktober 2022. Salah satu langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menyusun roadmap produsen biodiesel terbesar di dunia, yang akan menjadi acuan bagi pengembangan biodiesel tersebut.

Hal ini menjadi mendesak mengingat adanya rencana negara-negara pengimpor CPO Indonesia yang akan menanam kelapa sawit sendiri. Misalnya India, berencana membuka 2 juta hektare lahan kelapa sawit. Jika hal ini terwujud, penambahan produksi akan mengganggu penyerapan CPO Indonesia di pasar internasional yang pada gilirannya dapat menurunkan harga tanda buah segar (TBS) di tingkat petani.

Baca Juga: Bukan Hanya Biodiesel Sawit, BBN Ini pun Bisa Dukung Ketahanan Energi Indonesia

Dalam laman resmi BPDPKS, Prof. Sri Adiningsih mengatakan bahwa hal tersebut perlu diantisipasi dengan peningkatan produksi biodiesel guna menyerap kelebihan pasokan CPO Indonesia. Lebih jauh Prof. Sri Adiningsih menyarankan perlunya program promosi yang menyeluruh dan komprehensif ke stakeholders terkait kebijakan subsidi biodiesel tersebut karena berbeda dengan subdisi BBM. Subsidi biodiesel dinikmati oleh produsen dalam negeri, yang pada akhirnya akan menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Dalam sambutannya, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPDPKS, Kabul Wijayanto, menyatakan bahwa program biodiesel dan program promosi merupakan program-program BPDPKS yang saat ini sudah dibuatkan roadmap-nya. Lebih dari itu, BPDPKS tidak hanya menjalankan fungsi penyaluran dana, tetapi juga melakukan evaluasi dan perbaikan program yang memerlukan masukan dari stakeholders yang kompeten. 

Langkah tersebut ialah melalui kajian yang diharapkan dapat memotret dampak pra dan pascaprogram BPDPKS yang sudah dijalankan selama ini. Temuan dari kajian ini, menurut Kabul Wijayanto, diharapkan mampu menjawab pertanyaan tentang kinerja enam program yang sudah dilaksanakan BPDPKS selama ini, dengan cara membandingkan perubahan kesejahteraan di level petani sebelum dan sesudah pelaksanaan program BPDPKS.

Baca Juga: Peningkatan Aktivitas Masyarakat, Alokasi Biodiesel Hingga Akhir 2022 Ditingkatkan

Senada dengan hal tersebut, Kepala Divisi Pendidikan SDM, Litbang, dan Pengembangan Sarpras, Triana Meinarsih, menyatakan bahwa dari hasil dari kajian tersebut diharapkan akan dapat berfungsi untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program BPDPKS secara ilmiah. Tidak hanya itu, masukan-masukan yang didapat dari narasumber dan peserta selama FGD akan menjadi bahan penyempurnaan pelaksanaan dari kajian dampak program BPDPKS sehingga kajian yang akan dilaksanakan tersebut sesuai dengan kaidah ilmiah dan selesai tepat waktu. Hasil kajian yang akan memakan waktu tiga bulan tersebut diharapkan menjadi acuan untuk perbaikan program-program BPDPKS di masa mendatang.

Selain Prof. Sri Adiningsih, FGD tersebut juga menghadirkan Dr. Sri Gunawan dari INSTIPER, Gunawan Tjiptadi dari LPP Yogyakarta, Direktur Eksekutif PASPI Dr. Tungkot Sipayung, dan Dr. Jamhari dari Faperta UGM.