Tingkatkan Akses Air Bersih, Wapres Dukung Peran BUMN di IWF

Dalam tiga tahun terakhir, cakupan air minum layak hanya naik 1,5% Hal in jauh dari harapan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan 100% rumah tangga memiliki akses air minum layak pada 2024, termasuk 15% akses air minum aman, dan 30% akses air minum perpipaan.

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengatakan, diperlukan langkah intensif untuk mendorong kenaikan cakupan layanan air bersih nasional.

Baca Juga: Terobosan Erick Thohir Dipuji, Wapres Resmikan Indonesia Water Fund di SOE International Conference

“Pemerintah telah menargetkan perbaikan air bersih bagi masyarakat melalui sistem ekonomi berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan hasil pemerataan layanan air bersih secara nyata,” ujar Wapres saat menghadiri secara virtual Pembukaan State-Owned Enterprises (SEO) International Conference sekaligus peluncuran Indonesia Water Fund (IWF), di Jakarta, Senin (17/10/2022).

Wapres pun mengapresiasi Kementerian BUMN yang telah menginisiasi program IWF sebagai upaya mendukung pembiayaan pengadaan air bersih di Indonesia.

“Sehubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan air bersih, saya mengapresiasi inisiatif Kementerian BUMN yang telah mengupayakan terobosan melalui program Indonesia Water Fund,” tuturnya.

Wapres menambahkan, IWF diharapkan akan mampu mendukung penyediaan air bersih kepada masyarakat secara optimal tanpa menambah beban anggaran belanja negara.

“Keberadaan IWF sebagai platform untuk mendukung percepatan investasi penyediaan sambungan air bersih ke rumah-rumah, diharapkan dapat menjadi alternatif solusi bagi pemerintah melalui pendanaan non-APBN,” tuturnya.

Untuk itu, Wapres menyatakan, pemerintah dan BUMN tidak dapat bekerja sendiri dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih, sehingga diperlukan kerja sama berbagai pemangku kebijakan dan masyarakat luas sehingga upaya tersebut dapat berjalan maksimal.

Baca Juga: Kunjungi Pesantren Syeikh Nawawi, Wapres Ma'ruf Amin: Siapkanlah SDM Unggulan dan Berakhlak Mulia

“Diperlukan peran serta dari dunia usaha, filantropi, organisasi profesi, akademisi, media, dan lembaga swadaya masyarakat. Jejaring ini harus dikembangkan dengan kuat dan terkoordinasikan dengan baik,” tegasnya.