Kementerian ATR: Seluruh Bidang Tanah di Indonesia Sudah Terdaftar di Tahun 2025, Ini Alasannya!

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya kebut pendaftaran bidang tanah yang ada di wilayah Indonesia. Program ini dilakukan untuk mencapai misi besar menjadi penyedia layanan pertanahan dan tata ruang yang berstandar dunia.

"Targetnya pada tahun ini pendaftarannya sudah mencapai 80% semua bidang tanah sudah didaftar dan diukur," kata Suyus Windayana dalam Seminar Nasional yang berlangsung di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dikutip dari keterangan pers, Sabtu (15/10/2022).

Baca Juga: Percepat Penerbitan Sertifikat Rumah, BTN Gandeng Kementerian ATR/BPN

Dirjen PHPT mengatakan, sejauh ini proses pendaftaran tanah berlangsung sangat signifikan. Dengan progres ini, diharapkan pada tahun 2025 target mendaftarkan seluruh bidang tanah bisa tercapai.

Khusus tahun ini, salah satu langkah besar dalam pendaftaran tanah yang akan dilakukan ialah mendaftarkan tanah-tanah ulayat. "Kami juga sudah bekerja dengan beberapa universitas untuk mulai melakukan pendataan terhadap tanah-tanah ulayat atau tanah masyarakat adat," tutur Suyus Windayana.

Sementara itu, di bidang pemetaan, Direktur Jendral Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya, mengatakan bahwa percepatan terus dilakukan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan kontrol pemetaan secara visual melalui citra dari drone. "Dengan adanya drone, ini akan memudahkan Kepala Kantor Pertanahan melakukan pengecekan," ucap Dirjen SPPR.

Selain itu, sejumlah perbaikan terhadap data-data lama juga terus dilakukan demi meningkatkan kualitas dari peta bidang yang sudah ada. "Jadi kalau peta kita sudah baik, saya nanti tinggal berorientasi pada peta pendaftaran online yang sekarang ada di bhumi.atrbpn.go.id," jelasnya.

Adapun kegiatan Seminar Nasional ini turut dihadiri oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto; beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN; Wakil Rektor UGM; Dekan Fakultas Hukum UGM; sejumlah akademisi dan jajaran Kementerian ATR/BPN.