RUPSLB BTN Setujui Penerbitan 4,6 Miliar Saham Baru Lewat Rights Issue

Warta Ekonomi, Jakarta -

Rencana PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menerbitkan saham baru melalui skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), atau rights issue, telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham. 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN yang dilaksanakan pada hari ini (18/10/2022) menyetujui penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 4,6 miliar saham Seri B dengan nilai nominal Rp500 per saham.

Adapun harga pelaksanaan (exercise price) dan rasio rights akan disampaikan di dalam prospektus final, setelah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Baca Juga: Percepat Penerbitan Sertifikat Rumah, BTN Gandeng Kementerian ATR/BPN

“RUPSLB juga menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan rights issue,” jelas Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo dalam konferensi pers RUPSLB Bank BTN di Jakarta, Selasa (18/10/2022).

Haru mengungkapkan, dari penerbitan saham baru ini, BBTN menargetkan dana senilai total Rp4,13 triliun dengan rincian sebanyak Rp2,48 triliun merupakan penyertaan modal negara (PMN) dan sisanya sekitar Rp1,65 triliun dari pemegang saham publik. Pasca rights issue, persentase saham pemerintah tidak mengalami perubahan dan tetap menjadi pemegang saham pengendali. 

“Seluruh dana yang diperoleh dari hasil rights issue ini setelah dikurangi biaya-biaya akan digunakan untuk penyaluran kredit Perseroan dalam rangka mendukung Program Perumahan Nasional, khususnya Program Pemerintah Sejuta Rumah,” tegas Haru. 

Selain itu, rights issue ini juga akan memperluas lapangan pekerjaan di sektor perumahan dan  juga mengoptimalkan 174 sub sektor industri terkait perumahan yang akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

“Rights issue akan mampu meningkatkan value creation Perseroan. Dengan bisnis yang bertumbuh, Perseroan dapat meningkatkan dividen dan pajak,” katanya.

Terkait tanggal pelaksanaan rights issue, seperti cum date, ex date dan periode perdagangan rights akan disampaikan setelah mendapatkan persetujuan dewan komisaris dan pernyataan efektif dari OJK.

“Kami optimistis rights issue akan optimal karena seluruh dana yang diperoleh akan kami pergunakan untuk menyalurkan kredit. Ini menjadi ikhtiar bersama untuk meningkatkan jumlah MBR dan milenial yang memiliki hunian layak,” pungkas Haru.