Kementerian ESDM Beber Sedang Godok Rencana Pelarangan Ekspor Timah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Beredarnya rencana pelarangan ekspor untuk produk timah menjadi sebuah hal yang perlu dicermati secara berdama-sama untuk mengantisipasi beberapa permasalahan yang nantinya akan timbul setelah kebijakan tersebut keluar.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin menyebut berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian sampai dengan saat ini hilirisasi produk dari timah hanya kurang dari 5 persen. 

"Dari sekian banyak produk hanya kurang lebih 5 persen yang lebih hilir dari industri yang dikelola di dalam negeri ini menjadi tantangan besar ketika pelarangan ekspor itu terjadi, pointnya kalau sudah 50 persen kita aman saja," ujar Ridwan dalam acara Indonesia Tin Conference 2022, Rabu (19/10/2022).

Baca Juga: PJ Gubernur Babel Sebut Timah Jadi Urat Nadi Ekonomi Wilayahnya 

Ridwan mengatakan, untuk mengantisipasi beberapa hal yang tidak diinginkan terjadi, dirinya terus melakukan koordinasi untuk menggambarkan angka akurat akibat dari terjadinya pelarangan ekspor timah.

Salah satunya adalah membicarakan terkait impor maupun industri dalam negeri yang mampu menyerap produk dari hilirisasi tersebut. 

"Dari sana kita akan mengurai dan membuat rencana kalau nanti kita melarang ekspor, apakah nanti kita harus siap dengan konsekuensi tersebut, bagaimana kita menyiapkan diri agar semua proses ini berjalan dengan lancar," ujarnya.

Ridwan melanjutkan, dari data yang ada memang industrinya belum ada di dalam negeri, namun ketika hilirisasi menjadi kewajiban, Indonesia harus menyiapkan diri.

"Satu bagaimana kita bisa buat tapi enggak bisa jual karena kita paham juga industri hilir, industri elektronik sudah punya jaringan rantai pasok sendiri, apakah kalau kita buat insolder sendiri akan bisa diserap di pasar internasional," ungkapnya.

Selain itu, terkait kerangka waktu di mana pihaknya sedang menyiapkan data dan laporan kepada pimpinan kondisi saat ini dan waktu yang diperlukan misalnya membangun pabrik.

"Kami juga sudah mengundang ahli pembangunan pabrik seperti rekayasa industri dan mengundang juga asosiasi kohesi kalau kita mau membangun pabrik berapa lama waktu yang kita butuhkan, berapa besar investasinya, siapa investor yang akan hadir dan di mana lokasinya, topik itu sedang disiapkan supaya ketika kebijakan itu turun kita tidak kaget," ucapnya.