Kepentok APBD, Komisioner KND: Banyak Daerah Tak Setuju Implementasikan UU Tentang Disabilitas

"Kami telah melakukan pengkajian-pengkajian serta memonitor di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dari kajian yang dilakukan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, tercatat 10 kota di Indonesia itu rata-rata dinas-dinas itu belum mengerti sama sekali, belum mengerti tentang konsepsi penyandang disabilitas ini," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah tingkat kabupaten/kota harus melakukan implementasi yang langsung bisa dirasakan masyarakat penyandang disabilitas di daerah.

Baca Juga: Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Perkuat Komitmen Pembangunan Berperspektif Penyandang Disabilitas

"Mereka belum mengerti tentang konsep penyandang disabilitas itu apa. Jadi kami melihat gap atau challenge (tantangan) bahwa dari UU Nomor 8 tahun 2016 belum sampai ke tingkat kabupaten atau kota," kata Maulani.

Maulani mengatakan, untuk efektivitas implementasi Undang-undang penyandang disabilitas perlu ada aturan turunan yang dibuat melalui peraturan daerah.