Humas K/L Bersama Media Kawal Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024

"Kantong kemiskinan ini bukan hanya ada di desa tetapi juga ada di daerah kumuh perkotaan. Bahkan beberapa daerah di Jakarta seperti di wilayah Galur, Kecamatan Senen masih banyak penduduk yang tidak punya KTP, tidak terdaftar di bantuan sosial. Nah ini yang harus kita lihat lagi datanya," ungkapnya.

Selanjutnya, Vivi Alatas dalam paparannya banyak mengulas mengenai kebijakan penanggulangan kemiskinan, mencakup kebijakan-kebijakan yang perlu dioptimalisasi utamanya melalui pelibatan sektor nonpemerintah. Serta memberikan rekomendasi upaya peningkatan efektivitas program/kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan sektor nonpemerintah dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.

Baca Juga: Kepala BPS Sebut Target 0% Kemiskinan Ekstrem Tak Akan Tercapai Kalau Tidak Lakukan Ini!

Dari sudut pandang pengamat ekonomi, Vivi menyampaikan bahwa tingginya angka kemiskinan di Indonesia disebabkan antara lain oleh akses dan kualitas pelayanan publik masih timpang, serta kesempatan kedua dalam meningkatkan keterampilan masih kurang.

"Tidak cukup hanya akses, kualitas juga tidak kalah penting. Memastikan setiap orang punya kualitas pendidikan yang layak itu dampaknya 9 kali lebih tinggi berdasarkan studi OECD," ujar beliau.

Lebih lanjut menurut Vivi, Pemerintah diharapkan memperbaiki metoda koleksi data agar program pengentasan kemiskinan lebih tepat.

"Ada 4 cara memperbaiki metoda koleksi data. Pertama, integrasi daftar rumah tangga dari berbagai data. Selain itu, perlu dilakukan on demand application system. Kemudian libatkan komunitas, dan pendaftaran dari pintu ke pintu di kantong kemiskinan," usulnya.

Sementara, Asrori S. Karni menyampaikan tentang keterbukaan informasi publik dalam mendukung upaya PPKE. Menurutnya, keterbukaan informasi publik ini penting dalam mendukung PPKE dengan cara penguatan humas kementerian/lembaga/Pemda.

"Penting, baik dari sisi arus informasi dari pemangku kebijakan ke publik, maupun sebaliknya, dari sisi arus balik informasi dari publik pada pemangku kebijakan, sebagai bagian mekanisme kontrol implementasi kebijakan," paparnya.

Selanjutnya, tutur Asrori, penguatan humas perlu difokuskan pada penyediaan informasi kebijakan PPKE dan penyebarluasan informasi melalui media sebagai akselerasi publikasi secara masif.

"PPKE hanya dapat dilakukan melalui upaya pemerintah yang terintegrasi serta didukung oleh kerja bersama sektor non pemerintah," ujarnya.

Sebagai langkah kolaboratif, lanjut Asrori, diperlukan penguatan kolaborasi pentahelix antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat sipil untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Terutama terkait penyebarluasan konvergensi dan kolaborasi program antar K/L/Pemda secara menyeluruh agar menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan.

"Diseminasi informasi ini sebagai bentuk transparansi keterbukaan informasi publik dalam upaya PPKE. Masyarakat sebagai penerima manfaat program memerlukan informasi dan pemahaman terkait program PPKE, untuk dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap program,"` ungkapnya.

Baca Juga: Bappenas Optimis Target Penurunan Kemiskinan 0% di Tahun 2024 Dapat Tercapai

Kemudian, kata Asrori, Humas K/L/Pemda sebagai ujung tombak perluasan informasi kebijakan pemerintah, harus memastikan ketersediaan informasi tentang upaya PPKE kepada masyarakat secara umum dan media secara khusus.

"Ujungnya, media sebagai bagian unsur pentahelix dalam upaya PPKE dapat melakukan akselerasi publikasi secara masif," pungkasnya.