Bappenas Optimis Target Penurunan Kemiskinan 0% di Tahun 2024 Dapat Tercapai

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Pungky Sumadi, dengan tegas menyatakan optimisme Kementerian PPN/Bappenas terhadap target penurunan kemiskinan ekstrem Indonesia menjadi 0% di tahun 2024.

Pungky menyatakan, pemerintah tak akan terpengaruh dengan perhitungan yang dilakukan Bank Dunia dan akan terus konsisten dengan apa yang sedang dilakukan pemerintah saat ini.

Baca Juga: Mencapai Target Penurunan Kemiskinan Ekstrem, Suharso: Targetkan Leher Burungnya agar Tepat Sasaran

"Cara perhitungan yang dilakukan World Bank itu bukan sekali ini, kebetulan saya sudah cukup lama dengan urusan kemiskinan dan itu sudah berulang-ulang. Buat kami itu bukan hal yang baru, dan kita tidak perlu terpengaruh dengan hal itu. Kita konsisten saja dengan apa yang kita lakukan, dengan menggunakan data-data yang kita percayai, itu baik buat kita, (maka) kita kejar," ucap Pungky saat ditemui awak media seusai acara Bincang-bincang Regsosek, di The Westin Jakarta, Senin (10/10/2022).

"Kalau misalkan terpengaruh dengan satu perubahan yang dilakukan sebuah lembaga internasional, sampai kapan berhenti? Apa kita harus terus-terus begini? Panik terus, ngikutin gendang mereka? Jadi apapun yang terjadi kita akan tetap konsisten dengan kebijakan pemerintah. Udah kerjain aja," imbuhnya.

Pungky juga membantah dengan tegas saat ditanyai apakah pemerintah berniat untuk merevisi target penurunan kemiskinan 0% di tahun 2024. "Tidak akan pernah kita revisi. Kita tidak akan terpengaruh dengan perubahan perhitungan siapapun. Kalau kita menargetkan 0% di 2024, kita kerjakan," ujarnya dengan tegas. 

Melihat dari data angka kemiskinan Indonesia yang diperhitungkan oleh Bank Dunia per Februari 2022, angka kemiskinan Indonesia berkurang menjadi 2,04%. Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan target pemerintah sebelumnya yang berada di angka 3,71%.

Adapun dalam upaya pemerintah untuk menuruni angka kemiskinan ekstrem, pemerintah melakukan banyak pendekatan, dan utamanya kali ini pendekatan kemiskinan yang dilakukan pemerintah tidak lagi secara sektoral, tetapi kewilayahan.

"Artinya, setiap desa itu nanti akan memiliki ciri khas sendiri apa yang menjadi penyebab kemiskinan utama mereka. Nanti pemerintah daerah membaca data, setelah dianalisis regsosek, kemudian dengan data monografi desa yang lebih akurat, itu mereka akan lihat, oh ternyata penyebabnya ini," jelas Pungky.