Nggak Cuma Ganjar Pranowo, PDIP Juga Sanksi 'Dewan Kolonel' Loyalis Puan Maharani: Kelewat Kreatif Cari Muka!
Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Dinamika internal PDIP terkait pencapresan mulai memanas dengan manuver kubu pendukung Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.
Mengenai perkembangan yang ada, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menyebut kelompok bernama Dewan Kolonel dibuat dengan tujuan untuk cari muka. Menurutnya, Dewan Kolonel dibentuk berdasarkan ide yang terlampau kreatif.
"Kadang-kadang teman-teman (Dewan Kolonel) ini kreatif, kelewat kreatif untuk cari muka," kata dia di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).
Dewan Kolonel dibentuk oleh anggota Fraksi PDIP DPR RI sebagai wadah untuk mendukung dan memperjuangkan Puan Maharani maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Meski begitu, Komarudin menyebut Puan tak terlibat dalam pembentukan Dewan Kolonel.
"Mbak Puan sendiri gak terlibat dalam proses itu. Mereka (Dewan Kolonel) berinisiatif melakukan itu," tutur Komarudin.
Komarudin memastikan pihaknya berencana memanggil setiap anggota Fraksi PDIP yang masuk dalam Dewan Kolonel. Mereka akan dipanggil untuk diminta klarifikasi.
"Ini kita sedang persiapan memanggil di gelombang berikutnya," katanya.
Komarudin menegaskan sanksi yang bisa dijatuhkan bagi anggota Dewan Kolonel tidak sama, tergantung tingkat kesalahan.
"Semuanya akan kita tertibkan tanpa kecuali. Yang memberatkan di Dewan Kolonel adalah membuat organisasi di luar AD/ART partai. Itu berat tindakannya," tutur dia.
Dewan Kolonel dibentuk Juni 2022. Mulanya, kelompok ini terdiri dari 6 orang di antaranya Johan Budi sebagai inisiator, Trimedya Panjaitan sebagai koordinator, Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu, dan Agustina Wilujeng.
Berikut deretan anggota Dewan Kolonel berdasarkan keterangan Johan:
Inisiator: Johan Budi S Prabowo
Koordinator: Trimedya Panjaitan
Komisi I: Dede Indra Permana, Sturman Panjaitan
Komisi II: Junimart Girsang
Komisi III: Trimedya Panjaitan
Komisi IV: Riezky Aprilia
Komisi V: Lasarus
Komisi VI: Adi Satriyo Sulistyo
Komisi VII: Dony Maryadi Oekon
Komisi VIII: My Esti Wijayati
Komisi IX: Abidin Fikri
Komisi X: Agustin Wilujeng
Komisi XI: Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto
