Jangan Sepelekan Masalah Emisi Karbon Bumi, Sri Mulyani: Kalau Statusnya Seperti Ini, Dunia Akan...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut pemanasan global yang sangat buruk bisa terjadi di tahun 2100 jika climate change atau perubahan iklim akibat tingginya emisi karbon bumi diabaikan. Hal ini berdasarkan hasil laporan dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

"Mereka enggak sadar kalau dunia akan kelebihan produksi Co2 dan akhirnya dunia menghangat. Dikatakan tahun 2100 kalau dunia status kayak begini, akan lebih hangat 2,6 derajat centigrade. Ini adalah kenaikan suhu yang melewati batas toleransi," ujar Sri Mulyani dalam paparannya di acara Seminar Bincang APBN 2023, di Kantor BKF Kemenkeu, Jakarta, Jumat (28/10/2022).

Baca Juga: Dihantui Resesi, Sri Mulyani Tetap Optimis Menatap Kondisi Ekonomi Indonesia 2023

Adapun proyeksi penghangatan suhu bumi tersebut akan semakin panas dibandingkan dengan batas toleransi yang ditetapkan negara di dunia pada tahun 2015, yaitu tidak melampaui 1,5 derajat centigrade lebih hangat.

"Anda barangkali bingung, rasanya 1,5-2,6 derajat doesn't matter. Anda tidak tahu kalau dunia menghangat 1,5 dejarat centigrade atau more, maka tidak hanya kutub utara dan selatan mencair, permukaan naik, tapi juga pola musiman berubah sama sekali, karena tidak ada lagi pola yang dianggap normal. Musim kering bisa panjang sekali, hingga terjadi kebakaran hutan. Itu mengancam manusia, itu juga mengancam ekonomi," ujarnya.

Ia menyampaikan, jika perekonomian dan kegiatan manusia semuanya memproduksi Co2 terlalu banyak dan tidak ada yang peduli, hal itu disebut dengan market barrier. "Nyata-nyata ini bisa membahayakan dunia, namun enggak ada yang bisa mengoreksi. Di situlah letak APBN sebagai alokatif, mengoreksi supaya tingkah laku manusia memasukkan risiko ancaman global tersebut," ucap Sri Mulyani.

Baca Juga: Lihat Sanksi Ganjar Pranowo dan Loyalis Puan Maharani, Tanda Melemahnya Megawati: Ada Kemungkinan...

"Caranya gimana? dengan pajak carbon. Indonesia akan berpartisipasi menurunkan Co2 29% atau sekarang 31% dan 40% hingga 41% kalau dibantu internasional. Itu baru akan terjadi kalau policy fiskal mendukung, salah satunya dengan ETM," lanjutnya.