Klaim Demi Kepentingan Bangsa, Kuasa Hukum Bambang Tri Beber Alasannya Terima Kasus 'Ijazah Palsu' Jokowi: Kalau Kepala Desa Nggak Masalah!
Presiden Joko Widodo mengepalkan tangan saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2022 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022). | Kredit Foto: Antara/Galih Pradipta
Sebelum gugatan “Ijazah Palsu” Jokowi dicabut, terdapat momen krusial atau penting mengenai masalah ini. Penggugat yakni Bambang Tri ditangkap karena dituduh melakukan penistaan terkait konten bersama Gus Nur.
Dengan penangkapan tersebut, tim kuasa hukum akhirnya memutuskan untuk mencabut gugatan ijazah Jokowi ini. Hal ini diklaim sebagai langkah tepat untuk melindungi klien mereka.
Menelisik lebih dalam, salah satu kuasa hukum Bambang Tri yakni Ahmad Khozinudin membeberkan alasan pada akhirnya mereka menerima pendampingan hukum untuk Bambang Tri di kasus Ijazah. Khozinudin mengklaim apa yang pihaknya lakukan untuk kepentingan bangsa.
“Ini kepentingan bangsa dan negara,” ujar Khozinudin saat menjadi tamu di kanal Youtube Refly Harun, dikutip Minggu (30/10/22).
Hal ini disebut Khozinudiin makin urgent dilakukan mengingat sosok yang ijazahnya dipermsalahkan adalah seorang presiden.
Sebagai perbandingan, ia menyinggung kasus kepala desa yang viral di mana ijazahnya juga. Maka jika dibandingkan dengan apa yang dipermasalahkan ke Jokowi, yang mereka gugat sangat penting diketahui masyarakat.
“Kalau ini ijazah kepala desa yang seperti viral nggak ada masalah, paling kita kehilangan kepala desa aja. Tapi kalau ini isunya presiden tentu kita nggak ridho memiliki presiden yang ‘ilegal dan inkonstitusional’ karena tidak memenuhi syarat,” jelas Khozinudin.
Khozinudin juga mengklaim gugatan yang dia lkukan terhadap Jokowi terkait ijazah palsu pada dasarnya adalah upaya dirinya melindungi dan membela wibawa seorang Jokowi.
Hal ini karena yang terjadi di masyarakat hanyalah saling klaim antar kubu belaka.
“Saya ingin menyelamatkan wibawa Presiden juga, kalau ini liar kemudian jadi bahan sosmed tapi tidak ada kejelasan kan kasihan presiden, maka perlu juga kita siapkan satu forum agar presiden mengklarifikasi dan selesai tuntas,” jelas Khozinudin.
Selanjutnya, Khozinuddin merasa apa yang Bambang Tri permasalahkan perlu segera diselesaikan agar isu liar makin tak terkendali.
Dikhawatirkan situasi tersebut dimanfaatkan oleh sebagian pihak dan mulai cari-cari kesalahan pihak lain terkait masalah ini.
“Kami tidak ingin juga kalau konten ini tidak masuk pada ranah pengadilan menjadi liar kemudian ada narasi sepihak dengan stigama misalanya menbar hoax, sara, kebencian, keonaran, yang akhirnya banyak korban,” jelasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait:
