Indonesia Perlu Pembentukan Komite Penasihat Pendanaan Biru untuk Arahkan Implementasinya

Pengembangan Ekonomi Biru merupakan salah satu cara dalam upaya transformasi ekonomi berkelanjutan melalui maksimalisasi potensi sektor kelautan dan perikanan atau sektor biru untuk mendukung agenda pembangunan percepatan ekonomi di Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa dalam acara Seminar Nasional Blue Finance dan Peluncuran Blue Finance Instruments Development Guideline menyatakan bahwa Kementerian PPN/Bappenas mewujudkan komitennya kini meluncurkan sebuah panduan terkait dengan hal ini.

"Kementerian PPN/Bappenas sebagai Kementerian Penjuru memiliki mandat untuk dapat menyediakan suatu dokumen  strategis berkaitan dengan perencanaan dan pendanaan pembangunan, untuk itu Bappenas telah menyusun Blue Finance Instruments Development Guideline sebagai suatu dokumen panduan dalam penyusunan instrumen Pendanaan Biru nasional," tutur Suharso dalam acara yang diselenggarakan pada Selasa (1/11/2022) tersebut.

Baca Juga: RI Negara Kepulauan, Menteri PPN/Bappenas Sebut Adanya Inisiatif Pemerintah pada Ekonomi Biru

Tidak hanya menjelaskan terkait dengan dokumen yang disusun bersama dengan dukungan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta mitra pembangunan tersebut, Suharso turut menyatakan perlunya suatu komite nasional yang dapat memberikan pertimbangan atau pun arahan terkait dengan Pendanaan Biru di Indonesia.

Menyambung pada pembahasan, menjelaskan tantangan yang ada terkait dengan hal ini, Sesmen PPN/Sestama Bappenas, Taufik Hanafi dalam sebuah sesi bersama media menyampaikan, "karena ini adalah skema-skema inovatif, oleh karena itu tentu kerja sama dengan lintas sektor termausk dunia usaha menjadi hal yang sangat penting. Mengenai pemahaman yang sama, bagaimana kita memanfaatkan instrumen yang ada, itu menjadi tantangan kita bersama. Mudah-mudahan, skema-skema yang inovatif ini bisa segera direalisasikan dan bisa di-skill up lebih luas lagi."

Sementara itu, Country Director for Indonesia, Asian Development Bank (ADB), Jiro Tominaga dalam pembicaraannya mengatakan bahwa Pedoman Pengembangan Instrumen Pendaan Biru yang diluncurkan tersebut merupakan suatu langkah maju yang penting, utamanya terkait dalam tujuan untuk mengumpulkan para pemangku kepentingan dan memandu langkah dan tindakan serta dalam menetapkan lintasan di mana Pemerintah Indonesia akan memimpin dan merintis secara regional di bawah payung global SDGs.

Memerikan dukungannya bahwa ADB akan menjadi mitra dalam pembangunan ini, Jiro turut memberikan harapannya bahwa Indonesia akan dapat memanfaatkan peluang, potensi, dan mewujudkan diri di kawasan internasional dalam momentum di ruang Ekonomi Biru dan Keuangan Laut.

Akhir acara, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Sri Yanti menegaskan kembali dengan mengungkapkan, "Blue Economy akan menjadi bagian dari transformasi ekonomi di Indonesia dan akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu strategi dalam meningkatkan produktivitas ekonomi berbasis kelautan. Salah satunya adalah melalui penyiapan dokumen nasional untuk pengembangan dan implementasi dari instrumen Pendanaan Biru."

Menyampaikan kembali arahan Menteri PPN/Bappenas, Sri Yanti menekankan bahwa perlu adanya suatu Komite Penasihat yang dapat memberikan arahan di dalam implementasi Pendanaan Biru ini. Pembentukan Blue Finance Advesory Committee akan membantu koordinasi yang lebih terarah dalam kolaborasi percepatan implementasi dari Blue Finance di Indonesia, dan tentunya ini membutuhkan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, terutama terkait swasta, mitra pembangunan agar dapat terlaksana dan berfungsi dengan baik.