Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Cara Simpel Jauhi Perang Nuklir Menurut Mantan Presiden Rusia, Dijamin Berhasil

Cara Simpel Jauhi Perang Nuklir Menurut Mantan Presiden Rusia, Dijamin Berhasil Kredit Foto: Reuters/Sputnik/Yulia Zyryanova
Warta Ekonomi, Moskow -

Logika sederhana menunjukkan bahwa hanya kemenangan Rusia di Ukraina yang akan mencegah perang dunia nuklir, kata mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, Selasa (1/11/2022).

“Ikuti logika formal sederhana,” bantah Medvedev di Telegram, sebagaimana dilansir RT.

Baca Juga: Gara-gara Netral, Serbia Ditekan Jerman Berpihak: Pilih Rusia atau Uni Eropa?

Respons Medvedev untuk menanggapi seruan dari Barat bahwa Moskow tidak boleh dibiarkan menang.

“Jika Rusia tidak bisa menang, maka tampaknya Ukraina harus menang. Tujuan perang Ukraina, seperti yang disebutkan oleh rezim Kiev, adalah kembalinya semua wilayah yang sebelumnya menjadi miliknya, yaitu, pemisahan mereka dari Rusia," sambungnya.

Ini, Medvedev menjelaskan, akan memenuhi syarat sebagai ancaman terhadap integritas teritorial Rusia dan oleh karena itu “alasan langsung untuk menerapkan Klausul 19” dari doktrin negara Rusia tentang pencegahan nuklir, mengacu pada keadaan di mana penggunaan senjata atom oleh Moskow akan dijamin.

“Jadi, beri tahu saya, siapa yang kemudian mendorong perang nuklir? Apa ini, jika tidak secara langsung memprovokasi perang dunia dengan penggunaan senjata atom? Mari kita sebut sesuatu dengan nama aslinya," tulis Medvedev.

Barat mendorong terjadinya konflik global. Dan hanya kemenangan penuh dan terakhir dari Rusia yang menjamin tidak akan ada perang dunia.

Medvedev saat ini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Rusia. Sebelumnya, ia adalah perdana menteri Rusia (2012-2020) dan presiden (2008-2012). Dia telah blak-blakan di jejaring sosial sejak meningkatnya permusuhan di Ukraina.

Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, mengutip kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status khusus wilayah Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina.

Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada tahun 2014. Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”

Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.

Baca Juga: Kader Partai Ummat Tegaskan Anies Tak Bisa Disetir: Tidak Ada Bagi-bagi Jatah

Editor: Muhammad Syahrianto

Advertisement

Bagikan Artikel: