Seorang buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan pabriknya di Benda, Kota Tangerang, Banten, Jumat (1/5/2020). Dalam aksi untuk memperingati Hari Buruh Internasional itu, massa menolak RUU Omnibus Law serta meminta pemerintah dan pengusaha untuk menjamin kelangsungan hidup buruh. | Kredit Foto: Antara/Fauzan
Menyikapi hal ini, tentu perlu langkah antisipatif dari Pemerintah yang tidak hanya dilakukan dengan mempersiapkan bantalan sosial yang sulit menjangkau angka penerima bantuan sosial yang besar dengan nilai yang berarti, namun juga Pemerintah harus bisa mendorong terciptanya lapangan-lapangan kerja baru yang lebih tahan dari imbas guncangan ekonomi global.
Achmad menyarankan tindakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah adalah satunya dengan melakukan penyerapan tenaga kerja melalui penyelarasan angka pengangguran yang muncul dengan kebutuhan penguatan ketahanan pangan dan energi. Misalnya dengan membuka BUMN-BUMN yang baru yang memiliki kemampuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi, khususnya seperti energi baru terbarukan.
Tindakan antisipasi perlu dilakukan dengan persiapan yang matang, karena jika tidak maka dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya gejolak sosial yang berujung pada gejolak politik atau krisis kepemimpinan dan yang lebih buruk lagi yaitu terjadinya sosial unrest.
"Ini harus menjdi perhatian yang serius, karena kegagalan dalam mengatasi angka pengangguran akan menimbulkan dampak instabilitas yang besar di berbagai sektor, baik ekonomi, politik, sosial, maupun pertahanan dan keamanan," pungkas Achmad.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Tri Nurdianti
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
