Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Yang Bilang Ijazah Jokowi Palsu Pasti Langsung Kicep, KPU Tegas Bilang Sah dan Benar!

Yang Bilang Ijazah Jokowi Palsu Pasti Langsung Kicep, KPU Tegas Bilang Sah dan Benar! Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menegaskan, ijazah yang digunakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat Pilpres 2019 asli. Pernyataan ini merespons tudingan sejumlah pihak bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu.

Hasyim menjelaskannya, saat Pemilu 2019, dirinya sudah menjadi komisioner KPU RI. Ketika Jokowi mendaftar sebagai kontestan Pilpres 2019, KPU RI melakukan klarifikasi kepada sekolah dan universitas yang menerbitkan ijazah Jokowi.

"Hasil klarifikasinya dinyatakan dokumen (ijazah Jokowi) itu sah dan benar," kata Hasyim kepada wartawan di Kantor KPU Bali, Sabtu (5/11/2022).

Baca Juga: Nilai Tuntutan Ijazah Palsu Tak Ditanggapi, Habib Rizieq Cs: Mundurlah Jokowi

Hasyim tak mempersoalkan tudingan sejumlah pihak bahwa ijazah Jokowi palsu. Sebab, pihaknya telah memverifikasi sendiri keaslian ijazah eks Gubernur DKI Jakarta itu.

"Ya tidak apa-apa (ada orang menuding ijazah palsu). Kan yang punya otoritas menerima penyerahan dokumen peserta kan KPU, yang memverifikasi juga KPU. Kalau ada yang bertanya, ya kita jawab," ujar Hasyim.

Baca Juga: Nilai Banyak Orang Tak Bersalah Ditangkap, Refly Harun Singgung Penggugat 'Ijazah Palsu' Jokowi: Dosa Pemerintahan Ini Banyak!

Sebelumnya, Presiden Jokowi digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) karena diduga menggunakan ijazah palsu dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024. Gugatan itu terklasifikasi sebagai perkara perbuatan melawan hukum.

Gugatan tersebut diajukan oleh Bambang Tri Mulyono pada Senin (3/10/2022). Penggugat dikenal sebagai penulis buku Jokowi Undercover, yang sempat dipenjara gara-gara tulisannya tersebut.

Belakangan, Bambang Tri mencabut gugatannya tersebut. Pencabutan dilakukan oleh kuasa hukum Bambang, Egi Sudjana, pada 27 Oktober 2022.

Baca Juga: Said Didu Tegaskan Ada 10 Agenda yang Harus Dilakukan Anies Baswedan Jika Terpilih Jadi Presiden 2024

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Warta Ekonomi dengan Republika.

Editor: Annisa Nurfitriyani

Bagikan Artikel: