Orang-orang Kriminal Rusia bakal Dikirim ke Ukraina, Suratnya Ada Tanda Tangan Putin

Warta Ekonomi, Moskow -

Sebuah undang-undang yang berisi mobilisasi warga Rusia dengan catatan kriminal ke Ukraina telah ditandatangani oleh Presiden Vladimir Putin.

Melansir CNN, Sabtu (6/11/2022), para warga  yang menjalankan wajib militer itu itu tercatat pernah melakukan  pembunuhan, perampokan, perdagangan narkoba, dan kejahatan serius lainnya.

Baca Juga: Rayuan Ukraina Langsung Menyasar Jokowi: Pak Presiden, Putin Tidak Boleh Diterima

Meski demikian, pelaku kejahatan seks terhadap anak di bawah umur, terlibat dalam pembunuhan pejabat pemerintah, terorisme, atau kegiatan ekstremis dibebaskan dari wajib militer.

Putin pada Jumat (5/11/2022) mengatakan bahwa Kremlin telah memobilisasi 18 ribu tentara tambahan dalam perangnya di Ukraina dan awal pekan ini.

Perintah itu membuat kementerian pertahanan setempat menangguhkan mobilisasi militer parsial.

Sebelumnya pada 21 September, Putin memerintahkan mobilisasi militer parsial di Moskow karena telah merencanakan untuk wajib militer sekitar 300 ribu tentara.

Perang Rusia-Ukraina sekarang memasuki bulan kesembilan karena serangan rudal terus menghantam kota-kota besar Ukraina. 

Dalam eskalasi baru-baru ini, ibu kota Ukraina, Kiev, diguncang oleh beberapa ledakan dalam serangan oleh pesawat tak berawak "Kamikaze".

Andriy Yermak, kepala kantor kepresidenan Ukraina, mengatakan drone kamikaze menyerang kota itu. 

"Rusia berpikir itu akan membantu mereka, tetapi tindakan ini terlihat seperti keputusasaan," kata Yermak dalam sebuah pernyataan, mengutip CNN Pemerintah Ukraina mengatakan Moskow telah menggunakan drone yang dipasok Iran dalam serangan terhadap Kiev, Vinnytsia, Odesa, Zaporizhzhia, dan kota-kota lain.

Kiev lantas memohon negara-negara Barat untuk meningkatkan bantuan mereka dalam menghadapi tantangan baru.

Perang antara Rusia dan Ukraina hanya meningkat setelah sebuah truk baru-baru ini meledak di jembatan jalan Krimea.

Tiga orang tewas dalam ledakan itu, yang juga menyebabkan runtuhnya sebagian dari dua bentang jembatan.

Jembatan Krimea dibuka pada 2018 oleh Presiden Vladimir Putin, empat tahun setelah Moskow mencaplok Krimea.

Jembatan sepanjang 19 km itu dirancang untuk menghubungkan semenanjung itu dengan jaringan transportasi Rusia.