Kemenpora Tunggu SOP Baru Penyelenggaraan Sepak Bola Indonesia dari Hasil Kerja Task Force

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menuturkan bahwa pihaknya masih menunggu standar operasional prosedur (SOP) yang dibentuk dari task force persepakbolaan Indonesia. Hal tersebut dinilai perlu untuk mengakomodir seluruh peraturan sepak bola Indonesia.

Kendati demikian, Zainudin mengaku belum mengetahui apa yang menjadi aturan baru dalam penyelenggaraan sepak bola kedepannya. Sebab, papar Zainudin, peraturan yang dibentuk menjadi ranah dari pihak kepolisian sebagai pemegang kebijakan yang mengatur soal perizinan keramaian.

Baca Juga: IOH Hadirkan Pengalaman Sepak Bola Kelas Dunia ke Indonesia

"Kita sekarang sedang tunggu, segera lahir SOP di dalam lapangan yang mengakomodir semua peraturan, baik itu peraturan FIFA, peraturan PSSI dan peraturan kepolisian itu sendiri. Katanya akan segera dan bentuk apa-apa, entah itu peraturan polri, atau Kapolri, kita belum tau. Karena itu menjadi ranahnya di sana," kata Zainudin pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/11/22).

Dia juga menuturkan bahwa dalam task force yang telah terbentuk, terdapat kementerian dan lembaga terkait yang bertugas sesuai dengan ranahnya masing-masing. Diantaranya, kata Zainudin, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian PUPR, PSSI, dan Kepolisian.

"Kita mengerjakan sesuai dengan apa yang me jadi tugas kita masing-masing," katanya.

Termasuk, kata Zainudin, keputusan berlangsungnya Liga 1 Indonesia. Dalam hal ini, Zainudin mengatakan bahwa Kemenpora masih menunggu kepolisian terkait dengan tanggal penyelenggaraan Liga 1 Indonesia setelah tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan pada awal bulan Oktober lalu.

"Yang memberikan izin keramaian kan kepolisian, bukan Kemenpora. Saya biasanya membantu untuk mengadakan rapat kordinasi saja," katanya.

Sementara itu, Ketua PSSI Mochamad Iriawan atau Iwan Bule menuturkan bahwa task force masih dalam proses pengerjaan. Dia juga menargetkan, tanggal 15 November bisa segera menyerahkan rekomendasi hasil kerja pada Presiden.

Baca Juga: Bukan Ganjar Pranowo, Kriteria Jokowi Malah Cocok Sama Gelar Milik Anies Baswedan: Jadi Ternyata...

"Kita harap, tanggal 15 itu bisa diserahkan (rekomendasi) ke Pak Presiden dari Pak Menpora. Di sana nanti akan ada kementerian bekerja apa, bergerak apa, itu harus ditindaklanjuti," kata Iwan pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/11/22).