Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Moeldoko: Pemerintah Daerah Harus Jaga Ketahanan Pangan

Moeldoko: Pemerintah Daerah Harus Jaga Ketahanan Pangan Kredit Foto: KSP
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta pemerintah daerah bisa menjaga ketahanan pangan di wilayahnya. Moeldoko menyampaikan ini saat menerima kedatangan Wali Kota Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Lutfi di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (8/11).

"Di Bima Unggul dengan tanaman jagungnya. Ini harus lebih ditingkatkan produktivitasnya demi menjaga ketahanan pangan daerah dan nasional," tegas Moeldoko dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/11/2022).

Baca Juga: Dorong Pengembangan Riset Sorgum, Moeldoko: Sorgum Jadi Solusi Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Menurut Moeldoko, ketahanan pangan merupakan kunci untuk menghadapi potensi krisis global. Untuk itu, pemerintah terus mendorong ketahanan pangan melalui berbagai bauran strategi dan kebijakan.

Ia menyebut, dari sisi pembiayaan pemerintah telah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat diakses oleh pelaku sektor pertanian dengan bunga hanya 3 persen hingga akhir 2022. Selain itu, plafon KUR juga ditingkatkan hingga Rp373,17 triliun.

"Pemerintah daerah bisa menggunakannya baik untuk pengadaan alsintan atau korporatisasi di sektor pertanian," jelasnya.

Masih kata Moeldoko, pemerintah juga melakukan diversifikasi pangan lokal dengan meningkatkan produksi jagung, sorgum, sagu, dan singkong melalui perluasan lahan dan pembukaan area baru. "Sekarang apapun dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan agar terjadi pemerataan kesejahteraan masyarakat," ujar Moeldoko.

Sementara itu, Wali Kota Bima Muhammad Lutfi mengatakan, peningkatan produksi pertanian di Kota Bima sejauh ini masih terkendala oleh masalah pengairan. Lebih lanjut ia menjelaskan, lahan-lahan pertanian komoditas jagung masih mengandalkan air hujan.

"Kami butuh bendungan atau DAM yang bisa menjadi irigasi teknis untuk peningkatan produksi pertanian terutama jagung," terang Lutfi.

Lutfi menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kota Bima sedang merencanakan pembangunan dua bendungan atau DAM. Selain sebagai irigasi teknis, pembangunan bendungan juga bisa mengantisipasi terjadi banjir saat musim hujan, seperti yang terjadi pada 2016 silam. Saat itu, tingginya intensitas hujan menyebabkan air sungai meluap dan membanjiri seluruh kawasan Kota Bima hingga menyebabkan kerugian sebesar Rp2 triliun.

"Selain untuk antisipasi banjir, keberadaan bendungan ini juga sangat penting sebagai sumber air baku. Untuk itu, kami butuh dukungan dari Kantor Staf Presiden," pungkas Lutfi.

Baca Juga: Anggaran Pilkada Serentak di Bali Capai Rp 456,9 Miliar Lebih

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Puri Mei Setyaningrum

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: