Apa Keuntungan Adanya Pusat Data Nasional yang Kini Dibangun di Cikarang? Simak!

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, proyek Pusat Data Nasional (PDN) akan menghemat pengeluaran APBN. Hal ini disampaikannya saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan proyek Pusat Data Nasional (PDN) pertama yang terletak di kawasan Delta Mas, Cikarang, Jawa Barat, Rabu (9/11/2022).

Johnny menjelaskan, PDN yang dibangun memiliki peran penting untuk memperkuat dan mengoptimalkan pemerintahan berbasis digital (e-governance) yang lebih efisien.

Baca Juga: Telan Dana Hingga Rp2,59 T, Intip Kecanggihan Pusat Data Nasional Indonesia

"Harapannya adalah efisiensi, tata kelola data yang lebih efisien. Memperkuat e-governance dan menghasilkan Satu Data Indonesia untuk pengambilan keputusan berbasis data," kata Menkominfo di Cikarang, Jawa Barat, Rabu (9/11/2022).

Menkominfo menegaskan, pembangunan PDN ini nantinya dapat juga berdampak pada efisiensi server yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Johnny, dalam lingkup untuk pemerintah saja, saat ini ada 2.700 pusat data yang memakan biaya besar tiap tahunnya.

Johnny menuturkan, terdapat beberapa aplikasi pemerintah yang besar yang harus terus dijaga, seperti aplikasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), termasuk aplikasi PeduliLindungi.

"Itu aplikasi besar yang harus kita jaga. Namun, mengintegrasikan ini di dalam satu sistem yang baik akan dilakukan di sini juga sehingga layanan e-goverment menjadi lebih baik. Ini juga untuk mendukung Kementerian PAN dan RB. Nanti komunikasi terkait pemanfaatan sistemnya, Kemenkominfo akan berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB karena terkait dengan tugas dan fungsi utama terkait e-goverment itu ada di Kementerian PAN dan RB. Kemenkominfo menyiapakan infrastruktur dan Kemenkeu menyiapkan pembiayaannya," tandas Johnny.

Menkominfo mengatakan, proyek ini dibiayai melalui bantuan Pemerintah Prancis sebesar 85 persen dan APBN rupiah murni sebesar 15 persen. Adapun total nilai kontrak senilai 164,6 juta euro atau setara dengan Rp2,59 triliun.

Di sisi lain, Kementerian Kominfo berencana membangun empat PDN berstandar global Tier-4 yang terletak di wilayah Jabodetabek; Nongsa Digital Park Batam; Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Terakhir ada di Balikpapan, Kalimantan Timur guna mendukung pusat pemerintahan baru.

"Spesifikasi teknisnya hampir sama, jadi tinggal duplikasi teknis yang ada di sini untuk kemudian dibangun di tiga lokasi lainnya yang sudah disebutkan. Namun, itu semua sangat tergantung dengan ketersediaan dananya," kata Menkominfo.

Baca Juga: Keren! Pemerintah Bangun Pusat Data Nasional yang Ditargetkan Rampung Awal 2024

Sementara, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi menilai digitalisasi yang melandasi ekonomi modern saat ini bergantung pada ketersediaan dan integrasi data. "Data yang terintegrasi juga bermanfaat untuk mendorong kepercayaan publik, meningkatkan nilai sosial dan ekonomi, mendorong adanya pemerintahan yang partisipatif, serta meningkatkan efisiensi biaya," kata Iwan.

Dengan integrasi data, lanjut dia, pengambilan kebijakan berbasis data (data-driven policy) dapat dilakukan sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat dan akurat. Iwan menilai kehadiran Pusat Data Nasional (PDN) yang kini tengah dibangun oleh Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Nantinya, diharapkan dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang lebih akurat, mewujudkan pemerintahan berbasis digital, dan mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan dan mendukung Satu Data Indonesia.

Iwan melanjutkan, layanan berbasis elektronik yang dilaksanakan melalui sistem yang terjamin keamanannya akan menghasilkan layanan yang lebih cepat serta mengurangi celah terjadinya interaksi yang tidak wajar antara petugas dan masyarakat sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan publik.

Adapun PDN yang akan menjadi sentral layanan teknologi informasi dan komunikasi, dinilai menjadi aset vital bagi terselenggaranya administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik. Keberadaan PDN pun menjadi strategis karena menunjukkan eksistensi tata kelola aset berharga, yaitu data dan informasi.

Dari segi pengelolaan keuangan negara, Iwan mengatakan, data yang berkualitas berarti kebijakan belanja, kebijakan penerimaan, dan kebijakan pembiayaan atau APBN akan lebih berkelanjutan, kuat, dan berkeadilan.