Lewat Strategi dan Inovasi, Stakeholders Dukung Kesejahteraan Petani Sawit

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah terus berupaya melakukan upaya strategis dalam meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia. Kendati demikian, menurunnya harga Crude Palm Oil yang turut berdampak pada kesejahteraan petani menjadi salah satu persoalan yang dihadapi sektor sawit saat ini. Hal ini disampaikan oleh Direktur Penghimpunan Dana, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Sunari dalam Diskusi online Ngopi Sawit dan Launching Buku Panduan Sawit: Perkebunan Sawit Rakyat, dilansir dari laman InfoSAWIT. 

Untuk memperbaiki kondisi ini dan meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia, kata Sunari, diperlukan beberapa inovasi program dalam jangka pendek dan panjang untuk mengatasi masalah tersebut.

Baca Juga: Soal Larangan Ekspor Minyak Sawit ke Uni Eropa, Ekonom Beri Rekomendasi untuk Indonesia

Pertama, perbaikan dukungan untuk petani sawit rakyat melalui peningkatan ketepatan sasaran (pendataan petani sawit rakyat).

Kedua, dukungan perbaikan rantai pasok petani sawit rakyat atau peningkatan daya saing, seperti melakukan perbaikan tata kelola pasokan dari petani ke PKS, daya saing PKS, dan perbaikan infrastruktur logistik.

Ketiga, penyediaan layanan informasi kepada petani sawit rakyat atau penyediaan referensi harga TBS sawit dan aplikasi petani sawit. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua bidang Komunikasi GAPKI Tofan Mahdi menyampaikan, terdapat tiga langkah yang perlu segera disinergikan oleh seluruh pemangku kepentingan sektor kelapa sawit.

Pertama, berkolaborasi dalam rantai pasok kelapa sawit. Misalnya dengan tetap menjaga kinerja perkebunan sawit sehingga tingkat kesejahteraan petani tetap terjaga, bahkan bisa meningkat. 

Baca Juga: Lihat Kinerja SBY, Tokoh Ini Dipuji Gegara Gak Ada Takutnya Kuliti Kualitas Jokowi: Dia Berani...

Kedua, lanjut Tofan, perlu segera diterapkan secara masif dan konsisten pencapaian sawit keberlanjutan, khususnya pasar Uni Eropa yang menuntut sustainability. Ketiga, lanjutnya, seluruh pihak lebih memperkuat sinergi dan kolaborasi, termasuk pemerintah. Tujuannya, agar kebijakan pemerintah konsisten dalam menjaga peran industri sawit dalam perekonomian nasional.