Siasati Aturan Baru tentang Konser, Teddy Gusnaidi: Lebih Baik Harga Tiket Naik Sedikit

Disparekraf DKI Jakarta memperbarui aturan terkait penyelenggaraan konser, yaitu dengan pembatasan waktu sampai jam 12 malam dan 70% kapasitas penonton.

Terkait pembaruan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menegaskan aturan baru itu bukan untuk mempersulit.

"Mulai bermunculan suara para promotor bahwa izin untuk mengadakan konser atau pertunjukan musik semakin sulit. Padahal saat ini, masyarakat butuh hiburan. Film, konser musik, bahkan pasar malam pun dipenuhi masyarakat. Butuh hiburan setelah 2 tahun lebih terkungkung dengan batasan COVID-19," ungkap Juru Bicara Partai Garuda Teddy Gusnaidi dalam keterangan tertulis, Kamis (17/11/2022).

Teddy mengaku sudah membaca aturan baru soal konser. Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah cuma sekadar memperketat aturan, bukan mempersulit izin konser.

"Setelah saya membaca, yang terjadi adalah pemerintah memperketat aturannya, bukan mempersulit izin. Ini dua hal yang berbeda dan harus disatukan. Karena memperketat aturan, artinya ada aturan tambahan yang perlu dipenuhi oleh para promotor agar mendapatkan izin konser," tuturnya.

Teddy menyampaikan pemerintah tidak akan menyulitkan penyelenggaraan konser, sebab hal tersebut merupakan bagian dari penggerak ekonomi rakyat.

Malahan, pengetatan aturan lantaran membludaknya animo masyarakat terhadap konser sehingga terjadi hal-hal yang di luar kendali.

"Selain itu, karena kita belum bebas dari teror COVID-19. Terjadi peningkatan jumlah orang yang terkena virus tersebut di beberapa daerah. Maka ada pengetatan aturan yang harus diikuti. Tentu saja pengetatan aturan akan berefek pada perhitungan ekonomi para promotor. Misalnya harga tiket," ujar Teddy.

Wakil Ketua Umum Partai Garuda ini menyarankan untuk menaikkan harga tiket konser untuk menutupi aturan tambahan.

"Lebih baik harga tiket naik sedikit untuk menutupi aturan tambahan, masyarakat tetap akan membeli karena pasti telah menyiapkan budget untuk hiburan. Jadi pemerintah bisa menjaga keselamatan rakyat, begitupun promotor, bisa menyelenggarakan konser. Semua berjalan beriringan," terangnya.