Pahlawan Ekonomi Ditekan Kampanye Negatif dan Intervensi Asing

"Kampanye negatif soal tembakau akan mempengaruhi kebijakan pemerintah sehingga menjadi tidak adil bagi petani. Tujuan kampanye negatif mereka adalah agar pemerintah membuat kebijakan yang berpotensi mematikan pertanian tembakau," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Parmuji.

Agus mencontohkan kebijakan di sektor pertanian tembakau turut didorong oleh sejumlah pihak mengatasnamakan kesehatan yang disokong oleh lembaga asing. Seperti halnya kebijakan kenaikan cukai tinggi yang justru mengancam serapan tembakau petani dan menyebabkan maraknya rokok ilegal.

Baca Juga: Wejangan Buat Jokowi dan Penerusnya, Tembakau Tak Cuma Sekadar Rokok Saja: Ini Tradisi Indonesia!

"Yang berkedok kesehatan berusaha untuk menghentikan aktivitas tembakau dari hulu ke hilir dengan mempengaruhi kebijakan pusat. Padahal sebenarnya tujuan lembaga asing adalah menguasai nikotin di Indonesia," tegas Agus.

Upaya kampanye negatif ditambah intervensi kebijakan sejatinya tak hanya menekan para petani, melainkan juga turut mengeliminasi kedaulatan negara. Apalagi jika aksi-aksi tersebut justru dilatarbelakangi oleh motif-motif ekonomi. Persaingan ekonomi harapannya harus dilakukan dengan adil dan proporsional.

Sebelumnya, pada KTT APEC di Thailand, Minggu, 20 November 2022 yang lalu, Presiden Joko Widodo meminta agar setiap negara diberikan kesempatan untuk melakukan hilirisasi.

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Kenaikan Cukai Rokok 10% Tak Akan Membahayakan Produsen Maupun Petani Tembakau

"Setiap negara harus diberikan kesempatan untuk melakukan industrialisasi agar nilai tambahnya dapat membantu perekonomian dan kesejahteraan negara tersebut dan ujungnya pertumbuhan ekonomi global bersama," jelasnya.

Hal ini disampaikan menyikapi perlakuan WTO yang memberikan kendala untuk negara-negara berkembang yang tengah berupaya untuk melakukan berbagai hilirisasi komoditas-komoditas strategisnya.