Pakar Nilai Percepatan Modernisasi Militer China Akan Berdampak bagi Indonesia dan Asia Tenggara, Awas!

China juga dikabarkan telah melakukan militerisasi secara penuh pada setidaknya 3 dari beberapa pulau yang dibangunnya di wilayah yang masih disengketakan di Laut China Selatan. Padahal pada 2015, Presiden Xi pernah memberikan janji bahwa Cina tidak akan melakukan militerisasi pada pulau-pulau tersebut. 

Namun seiring dengan berjalannya waktu, pada Maret 2022 lalu, Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa China memiliki hak membangun fasilitas pertahanan di wilayah yang China klaim sebagai milik China itu. 

Baca Juga: Di Laut China Selatan, Jepang dan Sekutu Pamer Kekuatan Angkatan Laut, China Dijamin Minder!

“Berkaca pada pengalaman di atas, maka sangat perlu bagi negara-negara Asia Tenggara untuk bersikap waspada terhadap peningkatan kemampuan militer China seperti yang ditargetkan Xi di atas,” komentar Johanes. 

Johanes juga berpendapat bahwa Indonesia pun perlu waspada terhadap peningkatan kekuatan militer yang disertai dengan penekanan komitmen untuk mempertahankan kedaulatan China di atas. 

Kewaspadaan ini perlu karena sejak dasawarsa 1990-an yang lalu, China secara sepihak memperkenalkan sembilan garis putus-putus yang salah satunya menyasar ke sebagian dari wilayah  Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, dan menganggapnya sebagai wilayahnya. 

“Meski klaim China terhadap sebagian dari perairan yang kini bernama Laut Natuna Utara itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), kita tetap harus waspada mengingat Cina nampaknya tetap berupaya mempertahankan klaim nya,” tuturnya. 

Klaim China di atas dibarengi dengan manuver kapal-kapal penjaga pantai dan nelayan China, yang seringkali mengganggu kapal-kapal nelayan Indonesia di sana. Bahkan pada tahun 2021 lalu, media di Indonesia melaporkan hadirnya beberapa kapal perang China, antara lain berjenis Frigate dan Destroyer, di kawasan ZEE Indonesia di Natuna. 

Kehadiran kapal perang China, bersama kapal survei dan kapal penjaga pantai, juga terlihat pada akhir tahun lalu, ketika China melakukan protes terhadap pengeboran lepas pantai yang dilakukan Indonesia dan perusahaan-perusahaan dari negara mitra di wilayah ZEE Indonesia.

Manuver-manuver di atas tentu tak selaras dengan semangat anti-hegemoni dan anti-penggunaan kekuatan semena-mena yang pernah ditekankan oleh Presiden Xi dalam beberapa kesempatan.  

Dampak lain yang menurut Johanes harus diwaspadai adalah meningkatnya ketegangan antara China dan Barat di wilayah Asia Pasifik, seiring dengan meningkatnya kekuatan militer China di atas. 

“Meski China berkali kali menyampaikan penolakan terhadap ‘mentalitas perang dingin,’ penolakan ini nampaknya dialamatkan kepada negara-negara Barat, dan oleh karenanya justru berpotensi meningkatkan ketegangan antara mereka,” pungkasnya.