Jepang dan China Saling Protes Soal Militer dan Pengeboran Laut

Hubungan Jepang dan China kembali memanas setelah kedua negara saling melayangkan protes terkait isu keamanan dan aktivitas di Laut China Timur yang selama ini menjadi salah satu titik sengketa di kawasan.

Pemerintah Jepang pada Rabu menyampaikan protes resmi kepada China atas penempatan unit pengeboran lepas pantai bergerak di Laut China Timur yang diduga digunakan untuk eksplorasi lapangan gas baru. 

Tokyo menilai langkah tersebut merupakan tindakan sepihak yang berpotensi memperburuk ketegangan di wilayah yang batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinennya belum ditetapkan secara resmi oleh kedua negara.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara mengatakan pemerintah telah mengonfirmasi bahwa China menambatkan dan memasang unit pengeboran tersebut di sisi barat garis tengah yang selama ini digunakan sebagai batas tidak resmi antara kedua negara di Laut China Timur.

Menurut Kihara, Penjaga Pantai Jepang sebelumnya telah mengeluarkan peringatan navigasi bagi kapal-kapal yang beroperasi di sekitar lokasi pemasangan fasilitas tersebut.

“China terus melakukan kegiatan pengembangan secara sepihak meskipun Jepang berulang kali menyampaikan protes. Hal ini sangat disesalkan,” kata Kihara dalam konferensi pers di Tokyo.

Jepang juga mendesak Beijing untuk kembali melanjutkan perundingan guna merealisasikan kesepakatan tahun 2008 mengenai pengembangan sumber daya bersama di Laut China Timur. Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan protes diplomatik telah disampaikan kepada China sejak Senin lalu.

Di sisi lain, China juga melayangkan kritik terhadap kebijakan keamanan Jepang. Beijing menyatakan keprihatinan atas proposal revisi dokumen keamanan yang diadopsi Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menilai proposal tersebut menunjukkan adanya upaya sejumlah pihak di Jepang untuk mempercepat remiliterisasi dan menjauh dari prinsip-prinsip pascaperang yang selama ini menjadi dasar kebijakan keamanan negara itu.

“Rancangan proposal tersebut menambah bukti yang mengungkap upaya sejumlah pihak di Jepang untuk mendorong remiliterisasi, melepaskan diri dari norma pascaperang, dan mempercepat peningkatan militer,” kata Lin dalam konferensi pers di Beijing.

Proposal yang diadopsi LDP itu mencakup revisi tiga dokumen utama keamanan nasional Jepang, yakni Strategi Keamanan Nasional, Strategi Pertahanan Nasional, dan Program Peningkatan Pertahanan. 

Dokumen tersebut menekankan pentingnya peningkatan anggaran pertahanan, penguatan industri militer, serta pengembangan kemampuan baru seperti penggunaan drone dan kecerdasan buatan (AI) dalam peperangan modern.

Baca Juga: Teknologi AI China Makin Laku Keras, Konsumsi Token LLM Tembus 100 Triliun per Hari

China menilai langkah tersebut dapat mendorong kebijakan keamanan Jepang menjadi lebih ofensif. Menurut Lin, sejumlah kelompok di Jepang menggunakan alasan memperkuat pertahanan dan menghadapi ancaman keamanan untuk membenarkan pengembangan senjata serang jarak menengah dan jauh serta peningkatan penempatan alutsista.

“Komunitas internasional, termasuk China, sangat prihatin dan waspada terhadap perkembangan ini,” ujarnya.

Ketegangan tersebut berpotensi menambah kompleksitas hubungan kedua negara yang selama beberapa tahun terakhir diwarnai persaingan strategis dan sengketa wilayah di kawasan Asia Timur.