Kementerian ESDM Libatkan Stakeholder Tingkatkan Konsumsi Listrik per Kapita

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) libatkan pemangku kepentingan dalam diskusi terkait penyusunan program-program peningkatan elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita. 

"Kami berharap mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan terkait program-program peningkatan elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita agar target sesuai Rencana Strategis Kementerian ESDM dapat tercapai," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (26/11/2022).

Baca Juga: Tingkatkan TKDN Kelistrikan di Tengah Transisi Energi, Ini yang Dilakukan PLN

Ida mengatakan, berdasarkan Rencana Strategis Kementerian ESDM tahun 2020-2024, pada tahun 2022 ini Konsumsi Listrik per Kapita ditargetkan dapat mencapai 1.268 kWh/kapita.

"Hingga September 2022 angka konsumsi listrik masih sebesar 1.169 kWh/kapita. Rata-rata konsumsi listrik di ASEAN sebesar 3.672 kWh per kapita di mana hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsumsi listrik di Indonesia masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga," ujarnya.

Lanjutnya, dalam Rencana Strategis Kementerian ESDM, hingga tahun 2024 diharapkan angka konsumsi listrik per kapita Indonesia dapat mencapai 1.408 kWh/kapita.

"Dengan penambahan akses listrik kepada masyarakat dan penggunaan peralatan elektronik untuk kegiatan masyarakat, diharapkan terjadi peningkatan angka konsumsi listrik per kapita di Indonesia" Ungkapnya. 

Ida menyebut bahwa pemerintah sangat memerlukan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan dan regulasi. Ia juga mengapresiasi masukan dari stakeholder dalam diskusi.

"Diperlukan rekomendasi kebijakan dan regulasi penguatan pemenuhan akses dan konsumsi listrik pada masyarakat dan dunia usaha. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan narasumber dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, PT PLN (Persero) dan Institute for Essential Services Reform (IESR), serta penanggap diskusi yang mewakili akademisi dan media massa," ucapnya.