Kemendes PDTT Dorong 30% Keterwakilan Perempuan di Perangkat Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengatakan bahwa Kemendes PDTT mendorong agar jumlah kepemimpinan perempuan di desa terus naik. Di antaranya, termasuk 30% keterwakilan perempuan di perangkat desa.

Mendes PDTT saat menghadiri KUPI ke-2 di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari, Bangsri, Jepara, Jawa Tengah beberapa hari lalu mengungkapkan, kebijakan pembangunan di 74.961 desa membutuhkan sentuhan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang merupakan pemimpin informal. Untuk itu, peran KUPI sangat strategis dan dibutuhkan di desa.

Baca Juga: Realisasi Program 2022 Maksimal, Kemendes PDTT Tuai Pujian DPR

"Pemimpin informal punya akses ke seluruh komunitas agar kebijakan pembangunan desa itu berpihak kepada perempuan akan berdampak positif pada percepatan peningkatan kapasitas perempuan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (26/11/2022).

Gus Halim, sapaannya, berharap KUPI menjadi bagian penting dalam pemberdayaan masyarakat desa dengan harapan terjadi percepatan peningkatan kapasitas perempuan dalam pembangunan di desa.

Menurutnya, pembangunan 74.961 desa setara 91% wilayah Indonesia, serta 74% warga Indonesia tinggal di desa. Dengan begitu, menyelesaikan masalah di desa artinya totalitas menyelesaikan permasalahan bangsa. Di sisi lain, perempuan di desa menghadapi sejumlah persoalan. Gus Halim mengungkapkan, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang menerima BLT Dana Desa sebanyak 2,85 juta dari total 8 juta penerima.

"Fakta ini sempat mengusik organisasi PEKKA karena jumlahnya yang relatif besar. Namun, berdasarkan data mendetail yang dimiliki Kemendes PDTT, organisasi tersebut berbalik respons positif," ucapnya.