Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Lebih Kultural dan Struktural, Wapres Ma'ruf Amin Libatkan Pemuka Agama di Pembangunan Papua

Lebih Kultural dan Struktural, Wapres Ma'ruf Amin Libatkan Pemuka Agama di Pembangunan Papua Kredit Foto: Setwapres
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, harmonisasi dan akselerasi pembangunan di Papua dapat dilakukan dengan pendekatan kultural dan struktural. Hal ini dikatakan dalam pertemuan dengan para tokoh-tokoh gereja dari berbagai gereja dan pusat gereja di Papua Christian Center untuk membicarakan tentang perkembangan langkah baru perkembangan Papua dan pentingnya pemahaman dari masyarakat melalui jalur kultural.

Menurut Wapres, proses harmonisasi ini dapat didorong dengan kerja sama dari para pemuka agama dan tokoh masyarakat (local champion) yang keberadaannya sangat dekat dengan masyarakat.

Baca Juga: Bangun Kemandirian Pangan, Wapres Ma'ruf Amin Mendukung Pengembangan Komoditas Jagung

"Dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat, pengaruh tokoh agama terutama gereja-gereja sangat penting sebagai local champion yang memiliki peran besar," papar Wapres dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/11/2022).

Wapres pun berharap, dengan adanya harmonisasi ini keduanya dapat berjalan beriringan dan memiliki visi yang sama, yaitu memajukan dan menyejahterakan seluruh masyarakat Papua.

"Supaya antara jalur kultural dan jalur struktural punya visi yang sama," tegasnya.

Wapres juga menyampaikan tentang pertemuannya dengan jajaran Forkopimda di Papua. Ia menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, telah dilakukan diskusi mengenai berbagai isu yang ada dan berpotensi akan muncul pascaotonomi Papua.

Baca Juga: Sibuk Endorse Ganjar Pranowo Jelang Tutup Jabatan, Jokowi Dikuliti: Bukannya Tuntaskan Masalah...

"Kemudian juga bertemu dengan beberapa tokoh masyarakat di Provinsi Papua, dengan Wakil Gubernur, Ketua DPRD, para Bupati, dengan Pangdam untuk membicarakan berbagai masalah yang dihadapi dari dampak adanya otonomi Papua yang baru yaitu 2021 dan pembagian daerah yang tadinya 1 provinsi jadi 4 provinsi," terang Wapres.

Baca Juga: Antisipasi Penipuan Berkedok Investasi, OJK Perkuat Literasi Keuangan ke UMKM dan Ibu Rumah Tangga

Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Aldi Ginastiar

Tag Terkait:

Bagikan Artikel:

WE Academy

Aspek Hukum Perkreditan & Administrasi Kredit

Aspek Hukum Perkreditan & Administrasi Kredit

Lihat Semua