'Jangan-Jangan Kerugian Jakpro Ratusan Miliar Duitnya Mengalir ke Kantong Anies dan Tim Kampanye Capresnya'

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando mempertanyakan aliran dana yang masuk ke kantong Anies Baswedan dan tim kampanyenya dalam pusaran kerugian perusahaan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

"Saya tidak tahu apakah ada dana dari Jakpro yang mengalir ke pundi-pundi uang Anies dan tim kampanyenya," kata Ade.

Pasalnya, lanjut Ade, dalam periode Anies memimpin Jakpro adalah BUMD yang menjalankan project dengan dana berlimpah serta memegang proyek-proyek strategis di Ibu Kota.

"Jakpro menguasai proyek-proyek strategis di Jakarta. Pemprov DKI melakukan Penyertaan Modal Daerah (PMD) hampir Rp20 Triliun pada Jakpro bisnisnya mencakup sektor properti, infrastruktur utilitas dan kegiatan lainnya," tambahnya.

Ade kemudian merinci sejumlah proyek strategis yang dijalankan Jakpro, yakni meliputi Formula E, Jakarta International Stadium (JIS), LRT, Revitalisasi Taman Ismail Marzuki dan pengelolaan Pulau Reklamasi serta ITF Sunter.

Di luar itu masih ada banyak proyek lain seperti Hotel Aston, Mall Pluit Junction, Jakarta International Velodroom dan 6 ruas jalan tol, SPBG, Water Treatment Plants, hingga parking management.

"Ada persoalan serius di tubuh BUMD kaya raya ini," tegasnya.

Ade menjelaskan Anies menyisakan pekerjaan kotor di Jakpro yakni yang paling gampang dilihat adalah pertanggungjawaban laporan keuangan penyelenggaraan Formula E yang sampai hari ini belum juga diserahkan ke DPRD DKI Jakarta.

"Jakpro secara objektif data menunjukkan jauh dari memuaskan, Jakpro terus merugi, 2019 merugi Rp76 miliar, 2020 rugi Rp249 miliar, 2021 rugi Rp110 miliar. Total kerugian pada 3 tahun itu mencapai Rp435 miliar," jelasnya.

"Neraca keuangan 2022 belum lagi dihitung, tapi mengingat besarnya pengeluaran untuk Formula E hampir pasti Jakpro akan kembali rugi besar," jelasnya.

"Di luar Formula E ada banyak proyek berdana jumbo yang belum terealisasi. Salah satunya pembangunan Intermedia Treatment Facility (ITF), Sunter Jakarta Utara. ITF adalah tempat pengolahan sampah yang merupakan salah satu kegiatan strategis daerah di Jakarta, nilai proyeknya Rp340 juta dolar atau sekitar Rp5,2 Triliun," tegasnya.

"Sebagian besar biaya tersebut diperoleh dari pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Sejak diputuskan pada 2019 pembangunan ITF mangkrak, bahkan pengadaan tanahnya pun belum terealisasi," pungkasnya.

Ade pun mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera turun dan mengaudit serta menginvestigasi kerugian yang dialami Jakpro selama Anies menjadi Gubernur.

"Untuk itu harus ada audit investigasi BPK secara menyeluruh. Saya tidak akan heran kalau kecurigaan itu terbukti, tapi paling tidak harus ada investigasi tentang mengapa kekacauan dalam kinerja jakpro ini bisa terjadi," tutupnya.