Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri), bertumpu tangan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) dan Plt Ketua Umum PPP Mardiono (kanan) pada pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Jakarta, Rabu (30/11/2022). Pertemuan tersebut membahas tentang langkah ke depan dari KIB terkait Pemilihan Presiden tahun 2024. | Kredit Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Koalisi Besar
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai tidak ada masalah dengan upaya KIB untuk membangun koalisi besar. Sebaliknya, Dedi menganggap ada problem pada aturan pemilu terkait ambang batas pencalonan atau presidential threshold.
"Koalisi besar sah saja, yang perlu dikritik bukan upaya membangun koalisinya, tetapi sistem pemilu utamanya terkait ambang batas. Ini yang membuat ada upaya memonopoli peserta pemilu," terangnya.
Menurut Dedi, koalisi besar yang tengah dibangun KIB mempunyai sisi baik dan sisi buruk. Manfaat koalisi besar terletak pada kemampuan untuk menurunkan besarnya kontestasi publik.
"Satu sisi ada baiknya mengurangi kontestasi publik, tetapi tidak benar jika tafsirnya soal keberagaman peserta pemilu, karena konsolidasi publik menjadi tanggung jawab partai juga," ungkapnya.
Di sisi lain, koalisi besar akan berakibat pada minimnya pilihan publik yang pada gilirannya bisa memunculkan potensi seteru yang lebar besar.
"Imbas politik koalisi besar tentu minimnya pilihan publik, juga semakin sedikit pilihan, maka semakin besar kelompok yang bertarung, justru akan beresiko menimbulkan seteru yang juga lebih besar," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
